Deplu Hormati Rencana Malaysia Usir Pekerja Ilegal

Jakarta - Jubir Marty Natalegawa menyatakan, Deplu RI menghormati rencana Malaysia mengusir 1,2 juta pekerja asing ilegal, termasuk ratusan ribu dari Indonesia."Deplu menghormati dan menyadari kebijakan bahwa kebijakan ini merupakan hak dan tanggung jawab pemerintah Malaysia. Yang kita inginkan jangan sampai kejadian dua tahun lalu sampai terulang lagi," kata Marty pada wartawan di Gedung Caraka Loka Deplu, Jl.Sisingamangaraja, Jaksel, Rabu (14/7/2004).Dua tahun lalu, Malaysia mengusir 600 ribu pekerja asing ilegal. Namun setelah operasi pengusiran selesai, para pekerja masuk lagi negeri jiran. Pekerja dari Indonesia banyak yang terdampar dan menderita di Nunukan, Kalimatan, perbatasan Indonesia-Malaysia. Pekerja asing ilegal kebanyakan berasal dari Indonesia dan Filipina, dengan harapan meningkatkan taraf hidup.Pada Selasa kemarin, Mendagri Azmi Khalid menyatakan, pihaknya tengah menyiapkan operasi khusus untuk mengusir 1,2 juta tenaga asing ilegal hingga akhir tahun ini. Sebanyak 400 ribu anggota korps sukarela akan dikerahkan untuk menangkap para pekerja ilegal itu.Marty menekankan, tidak hanya pekerja dari Indonesia yang diusir, pekerja dari negeri lain akan mendapat perlakuan yang sama. "Kita melihat berapa sulitnya kondisi dan kesengsaraan yang dialami TKI yang pulang karena bermasalah. Kita berharap pemulangan TKI ini dapat diatasi dengan baik-baik, dengan cara yang baik pula, mengingat adanya MoU antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Meskipun MoU ini bukan merupakan jawaban dari setiap masalah, Mou ini mencerminkan semangat kebersamaan," papar Marty."Itulah yang kita pemerintah ingin mengedepankan pendekatan kebersamaan itu. Jangan sampai kejadian dua tahun lalu terjadi," sambung Marty.Langkah yang akan dilakukan Deplu? "Kedubes kita di Malaysia akan memastikan kebijakan apa tindak lanjutnya. RI menunggu kebijakan Malaysia. Langkah apa pun yang dilakukan Malaysia, kita harus pastikan kejadian dua tahun tidak terulang. KBRI juga diharapkan melakukan pendekatan-pendekatan ke pihak terkait di Malaysia. (nrl/)