Wapres Boediono Galang Gerakan Indonesia Bersih

Jakarta - Indonesia bersih bukan dalam arti kiasan, melainkan kebersihan dalam makna sesungguhnya. Wakil Presiden Boediono sedang menggalang gerakan untuk meningkatkan standar kebersihan lingkungan di Indonesia.

Sebagai langkah pertama, Wapres mengumpulkan para menteri hingga panglima TNI dalam rapat di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2011). Boediono menekankan ada enam fokus yang menjadi domain utama peningkatan standar kebersihan.

"Pak Wapres menyampaikan enam fokus domain kegiatan dalam menyusun rencana aksi gerakan nasional perbaikan standar kebersihan," kata Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, usai rapat.

Menurut Yopie, dalam rapat mengemuka, aspek penting dalam meningkatan standar kebersihan itu adalah penegakan hukum. Di berbagai negara, keberhasilan perbaikan standar kebersihan sangat bergantung pada penegakan hukum yang tegas dan sanksi efektif bagi para pelanggar.

"Di banyak negara, sanksi atas pelanggaran yang tergolong tindakan pidana ringan ini beragam dari kerja sosial hingga denda. Wapres mengarahkan agar berbagai pemikiran itu dirumuskan menjadi sebuah mekanisme imbalan dan sanksi yang jelas," katanya.

Berikut enam fokus gerakan kebersihan yang digagas Boediono:

1. Sarana perhubungan: kereta api, bandara, pelabuhan, dan terminal.

2. Pembersihan sungai di kota-kota besar. Program ini bergulir dari satu kota ke kota lain. Peran Pemerintah Daerah dinilai sangat krusial dalam domain ini.

3. Kebersihan sekolah. Wapres menilai, kebersihan sekolah sangat mutlak karena memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang sangat besar. Kebersihan sekolah menyangkut sikap mental murid-murid yang akan terbawa hingga dewasa.

4. Sarana kesehatan. Wapres meminta Menteri Kesehatan merumuskan langkah-langkah terperinci untuk memperbaiki standar kebersihan di semua sarana kesehatan di tanah air.

5. Pengelolaan limbah cair dan sampah padat di kota besar atau waste management. Wapres mengarahkan, Indonesia harus memiliki sistem pengelolaan limbah dan sampah yang sustainable di setiap kota. Pemerintah juga mempelajari waste management yang sudah berhasil di beberapa kota, dan jika mungkin menerapkannya di kota-kota lain.

6. Perubahan pola pikir. Ini mencakup sistem pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan berbagai upaya edukasi publik.

(irw/gun)