Jubir JK: Stop Black Campaign Komodo di New7Wonders

Jubir JK: Stop Black Campaign Komodo di New7Wonders

- detikNews
Kamis, 03 Nov 2011 18:25 WIB
Jubir JK: Stop Black Campaign Komodo di New7Wonders
Jakarta - Juru bicara (Jubir) Jusuf Kalla, Husein Abdullah meminta agar pejabat pemerintah yang melakukan kampanye negatif atas keikutsertaan Pulau Komodo di New7Wonders menghentikan aksinya. Seharusnya dilakukan langkah bersama agar Komodo menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia.

"Agar tidak terus mempermalukan negeri sendiri, para pejabat tersebut sebaiknya menghentikan 'black campaign' terhadap keikutsertaan Komodo dalam kompetisi N7W. Tidak perlu mereka ikut berkampanye agar komodo menang, tapi cukup diam saja," kata Husein dalam pernyataannya yang diterima, Kamis (3/11/2011).

Husein menjelaskan, perlawanan yang tidak jelas ujung pangkalnya yang dilakukan pejabat pejabat publik Indonesia terhadap New7Wonders justru secara tidak langsung terkesan ingin menghalang halangi Komodo menjadi salah satu 7 Keajaiban Dunia Baru.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu hanyalah mempertontonkan kebodohan mereka kepada masyarakat sendiri dan dunia internasional," terangnya.

Menurut Husein, apa yang dipertontonkan pejabat pejabat Indonesia tersebut membuat malu sebagai anak bangsa kepada bangsa lain karena mereka menunjukkan sebuah kualitas intelektual yang rendah khususnya, Dubes RI di Swiss Djoko Susilo yang kebetulan seorang berstatus diplomat.

"Yang tidak kalah buruknya adalah mereka para pejabat kita yang anti Komodo dan N7W tersebut merusak image Indonesia di mata luar bahkan bisa jadi bahan tertawaan," terangnya.

Husein menjelaskan, seluruh pemimpin-pemimpin dunia yang negaranya ikut berkompetisi di ajang New7Wonders, seperti Nelson Mandela, Afrika Selatan, Netanyahu, Israel, Lech Walesa,Polandia, atau Al Nahyan, UEA, turun langsung mengkampanyekan negaranya agar memenangkan ajang tersebut.

"Sebagian pejabat Indonesia justru sibuk ngerecokin dengan aneka komplain mulai dari SMS satu rupiah-lah, mencari alamat N7W, mau menggugat Yayasan N7W, sampai kementerian yang membuka posko layanan pengaduan korban SMS. Ini semua lucu," tuturnya.

(ndr/gah)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads