Mahfud MD: Tak Ada UU yang Dilanggar karena Pengetatan Remisi Koruptor

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal rencana moratorium dan pengetatan remisi bagi koruptor. Mahfud menilai rencana itu sebagai hal yang positif. Koruptor harus dihukum berat.

"Mengenai moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor dan teroris secara prinsip itu bagus. Saya sangat setuju. Soal hukumnya memang bisa diperdebatkan, tapi menurut saya tak ada isi UU yang secara terang-terangan dilanggar oleh kebijakan itu," kata Mahfud kepada detikcom, Kamis (3/11/2011).

Mahfud menilai pemerintah bukan meniadakan remisi bagi koruptor, tetapi melakukan pengetatan. "Koruptor itu harus dihukum berat, mereka itu sungguh merusak masa depan bangsa dan tega memiskinkan jutaan rakyat," jelas Mahfud.

Kalau dikatakan moratorium itu melanggar UU, lanjut Mahfud, hal itu dinilai aneh, karena meski UU itu mengatakan bahwa remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana tetapi menurut UU juga ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

"Nah, di dalam PP itu dikatakan bahwa salah satu syarat pemberian remisi atau pembebasan bersyarat itu harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Memang rasa keadilan inilah yang bisa diperdebatkan secara hukum karena ukurannya terlalu abstrak. Tapi justeru dari situlah bisa masuk kebijakan pemerintah untuk melakukan pengetatan dan moratorium," terangnya.

Menurut Mahfud, untuk jangka panjang, penghapusan remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor dan teroris itu perlu dihapus melalui legislative review.

"Tapi sebagai langkah transisi sebuah kebijakan moratorium yang dilakukan oleh pemerintah tidaklah melanggar hukum. Alasannya, ya ketentuan PP tentang rasa keadilan itu. Tapi kebijakan transisi tak boleh terlalu lama," tegasnya.

(ndr/gah)