4 Penyebab Papua Memanas Versi Menhan

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menggelar diskusi soal kondisi Papua dari perspektif keamanan nasional bersama pejabat keamanan lainnya. Menurutnya, ada empat hal yang menjadi penyebab kondisi Papua memanas.

"Apa yang terjadi di Papua saat ini, paling sedikit ada empat hal. Pertama, adanya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI," ujar Purnomo Yusgiantoro dalam sambutannya di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2011).

Penyebab kedua, yakni kasus Freeport yang tak kunjung usai. Menurut Purnomo, terdapat dua persoalan utama yang menyumbang bergejolaknya situasi Papua.

"Pertama adalah mogok kerja yang menjadi urusan korporat, antara manajemen dan karyawan. Kedua adalah masalah illegal minning di mile 34 dan 39," tuturnya.

Purnomo menyebutkan, aksi penembakan dan kekerasan marak terjadi di antara mile 34 dan 39 lokasi penambangan Freeport. Penyebabnya, system processing Freeport di lokasi tersebut menyisakan banyak residu, sehingga banyak masyarakat yang ingin mengambilnya karena memiliki keuntungan yang sangat besar.

"Saya dengar Pemerintah Daerah Papua tengah mempersiapkan perda yang bisa menyelesaikan masalah ini," ucap Purnomo.

Penyebab ketiga, yakni persoalan disparitas ekonomi. Di mana banyak kalangan yang mengatakan Undang-undang Otonomi Khusus di Papua belum berjalan.

Padahal Undang-undang Otonomi Khusus tersebut memberikan kewenangan dan fungsi besar ke Papua untuk mengelola sumber daya alamnya. Namun, sejumlah pihak malah menyebut keuntungan dari kekayaan alam Papua dibawa ke pemerintah pusat.

"Itu tidak betul. 80 Persen hasil tambang, perikanan, kehutanan itu kembali ke rakyat Papua, dan untuk migasnya itu 70 persen. Pada saat ini sekitar Rp 28 triliun yang dinikmati oleh 3 juta penduduk Papua. Hasil audit BPK mengatakan memang ada penyimpangan dalam pemakaian dana otonomi," jelasnya.

Penyebab keempat, yakni masalah pemilihan kepala daerah (pilkada). Di mana banyak terjadi tarik-menarik kepentingan antar pihak-pihak tertentu.

"Kalau sudah masuk ke pilkada, apakah gubernur, bupati, selalu terjadi tarik menarik. Bahkan ada fenomena-fenomena yang harus melibatkan aparat keamanan," terang Purnomo.

Usai sambutan Menhan, diskusi pun berlangsung tertutup. Diskusi ini diharapkan mampu menjadi bahan bagi pemrintah dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan langkah-langkah ke depan.

Sejumlah pejabat tinggi pemerintah yang hadir dalam diskusi yakni Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoedin, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan tokoh Papua yang kini menjadi Menteri Lingkungan Hidup B Kambuaya. Turut hadir Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhankam) Polri Komjen Pol Imam Sudjarwo, Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksamana Muda Soleman B Ponto, dan staf ahli bidang keamanan pada Badan Intelijen Negara (BIN) Marsda Ma'ruf Syamsudin.

(nvc/vit)