Dukung Moratorium Remisi, DPR Bisa Bikin Sejarah!

Jakarta - Dewan perwakilan Rakyat (DPR) diminta mendukung usulan pemerintah terkait moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor. Moratorium itu dinilai sebagai momentum DPR untuk menunjukkan keseriusannya memerangi korupsi.

"Saya mendukung sepenuhnya langkah pemerintah untuk moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor. Niat untuk memerangi koruptor dengan memberi efek jera harus didukung sepenuhnya oleh DPR," ujar anggota Komisi III DPR RI Didi Irawadi kepada detikcom, Kamis (3/11/2011).

Melihat jabatan DPR yang hanya tersisa 3 tahun lagi, maka usulan tersebut bisa diapresiasi dengan baik untuk menunjukkan keseriusan DPR dalam memerangi korupsi.

"Sungguh sayang apabila sisa masa jabatan DPR yang tidak sampai tiga tahun lagi kalau tidak ikut membuat momentum sejarah bersama pemerintah untuk mengoptimalkan perang terhadap korupsi," kata Didi.

Agar lebih kuat, DPR diminta untuk mendukung rencanan revisi Undang-undang tentang pemberian remisi. "Untuk menguatkan pembahasan revisi Undang-undang tersebut, harus melibatkan tokoh anti korupsi, para pejuang anti korupsi dan berbagai komponen masyarakat,dengan meminta masukan mereka," terangnya.

Dengan usulan ini, dapat terlihat kekompakan pemerintah dan DPR untuk dapat menjalankan amanat rakyat.

"Saya percaya teman-teman di Komisi III banyak yang punya tekad kuat untuk bersungguh-sungguh perangi koruptor," ujarnya.

Terkait rencana pemanggilan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Didi tidak mempersoalkan hal tersebut. Selama untuk perbaikan sistem dalam pemberantasan korupsi hal tersebut tidak masalah.

"Tidak masalah, yang penting tekad dan semangat akan negara yang lebih baik dan bersih tercermin di rapat nanti. Dan saling bersinergi antara DPR dan pemerintah, itulah yang ditunggu rakyat," ujar Didi yang juga anak dari Amir Syamsuddin.


(fiq/her)