Parpol Besar dan Pemerintah Ditantang Gunakan Sistem Distrik

Jakarta - Pemerintah dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait RUU Pemilu juga mengusulkan kursi per dapil sekitar 3 hingga 6 kursi. Namun usulan pemerintah ini pun dimenuai pro dan kontra di kalangan partai politik.

Bila pemerintah ingin menerapkan demokrasi penuh, maka pemerintah dan partai-partai besar yang saat ini mengusulkan Parliamentary Threshold (PT) di atas 4 persen ditantang untuk menggunakan sistem distrik.

"Sebagai pribadi, saya malah menganggap usulan Medagdri yaitu 3-6 kursi perdapil yang didukung partai-partai besar itu masih banci. Kalau mau demokrasi penuh, saya tantang Mendagri dan partai-partai besar untuk memakai sistem distrik penuh tanpa PT," ujar Dradjad Wibowo kepada detikcom, Rabu (2/11/2011).

Menurut Dradjad dengan menggunakan sistem distrik rakyat tidak akan dikuasai dan dibodohi oleh hegemoni partai-partai besar. Tetapi dalam sistem distrik tersebut calon independen juga diperbolehkan untuk menjadi calon Legislatif.

"Mereka boleh memilih Caleg independen, dan kalau terpilih, nanti ada anggota DPR independen. Caleg independen itu bebas mau masuk fraksi atau tidak. Itu demokrasi penuh seperti yang diterapkan di AS, Inggris dan Australia," terangnya.

"Kalau masih pakai 3-6 kursi perdapil itu namanya mau melestarikan hegemoni partai besar. Kalau alasannya keterwakilan rakyat, pakai demokrasi penuh," jelasnya.

Dengan sistem distrik tersebut, rakyat menjadi benar-benar berdaulat menentukan siapa yang mau dipilihnya. Sistem distrik dimana satu dapil satu kursi, maka setiap partai hanya ajukan 1 calon untuk satu dapil. Calon independen juga boleh maju asalkan mengumpulkan tanda tangan dan KTP sekian persen dari jumlah pemilih dalam satu dapil.

"Dengan satu Dapil satu kursi, luas wilayah dapil menjadi kecil bahkan bisa satu dapil hanya beberapa kelurahan jika penduduknya padat. Dengan demikian rakyat akan dekat dengan anggota DPR yang dipilihnya," terang Wakil Ketua Umum PAN ini.

(her/fiq)