Bram Manoppo Bantah Ada Mark Up dalam Pengadaan Heli MI-2

Jakarta - Direktur Utama PT Putra Pobiagan Mandiri, Bram HD Manoppo, membantah telah terjadi mark up dalam pengadaan helikopter MI-2 merek PLC Rostov asal Rusia untuk Pemerintah Provinsi Nanggroa Aceh Darusallam. Menurut Manoppo, harga yang diberikan adalah harga yang terbaik.Pernyataan ini disampaikan Manoppo usai diperiksa menjadi saksi dalam kasus pengadaan helikopter MI-2 asal Rusia dengan tersangka Gubernur NAD Abdullah Puteh di Komisi Pemberantan Korupsi (KPK), Jl. Veteran III, Jakarta, Rabu (14/7/2004) pukul 19.45 WIB."Jadi kita agen resmi Rostovmil dari Rusia memberikan harga sesuai harga patokan di Rusia. Jadi tidak ada mark up dari semula. Kebijakan dari pemerintah Rusia juga kita tidak boleh sembarangan menaikkan harga," katanya.Abdullah Puteh sendiri saat ini sedang menjalani pemeriksaan di KPK.Menurut Humas KPK, M. Yusuf Ateh, Puteh diperiksa tiga orang penyidik dari KPK yang dipimpin oleh Jas Wardhana. Puteh didampingi oleh pengacara OC Kaligis.Lebih MurahManopo, selaku supplier atau pemasok pengadaan helikopter MI-2 merek PLC Rostov, menyatakan dibanding helikopter Bell buatan IPTN atau helikopter lainnya, harga pesawat yang diageninya itu lebih murah.Sementara tentang tidak adanya tender, Manoppo menyatakan pengadaan helikopter sudah sesuai aturan main. Sebab perusahannya adalah agen dari seluruh perusahaan di Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan Rostovmil. "Jadi kita melakukannya sebagai agen tunggal. Soal ada tender, itu bukan concern kami. Yang perlu bagi kami hanya harga yang terbaik," jelasnya.Ditanya tentang helikopter Mi-2 yang dibeli TNI AL, Manoppo menyatakan itu dibeli melalui perusahana lain. "Itu beda. Perusahaannya lain. Anda boleh cek sendiri ke TNI AL."Manoppo juga membantah ketika dikatakan harga yang diberikannya lebih mahal dua kali lipat dibanding harga yang diperoleh TNI AL. Menurut data di KPK, Pemprov NAD membeli helikopter MI-2 dengan harga Rp 12 miliar, sedangkan TNI AL membeli seharga Rp 6 miliar.Menurut Manoppo, selisih harga itu terjadi karena helikopter yang dibeli Pemprov NAD dirancang untuk VIP dan tahan peluru, berikut dekorasi dan perlengkapan radio komunikasi. Semua itu membutuhkan dana US$ 800 ribu. "Jadi harga kotornya US$ 1,2 juta. Untuk cost kita saja besar, yaitu untuk berangkat ke Rusia melakukan penelitian, training dan sebagainya. Keuntungan kita hanya 10 sampai 15 persen," demikian Bram Manoppo. (gtp/)