Maraknya lembaga survei yang mengelar jajak atau menyigi pendapat publik sudah mulai 'meresahkan'. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, misalnya gusar dengan hasil poling Lingkaran Survei Indonesia ; (LSI) yang menyebutkan persepsi publik terhadap politisi muda sangat rendah. Anas meminta lembaga survei tersebut terbuka soal penyandang dana di balik survei tersebut.
Anggota Pansus RUU Pemilu Popong Otje Djundjunan juga menyatakan hal senada. Lembaga survei harus terbuka soal siapa penyandang dana di balik kegiatan surveinya.
"Lembaga ini sudah mengeluarkan tenaga dan biaya yang sangat besar untuk melibatkan partisispasi publik ini. Biayanya dari mana?" kata politisi senior Golkar ini kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (2/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya khawatir, dalam tanda kutip, survei itu adalah pesanan pihak tertentu," kata Popong yang juga anggota Komisi X ini.
"Maaf saya awam sekali soal ini. Dengan demikian saya akan mengerti betul kenapa lembaga survei bisa habis-habisan. Apa betul semata-mata untuk partisipasi publik? Dan, kami juga usulkan untuk adanya standardisasi bagi lembaga-lembaga survei tersebut," lanjutnya.
(nwk/nwk)











































