Massa Relawan Perjuangan Demokrasi Gelar Aksi Usir Freeport

Jakarta - Keberadaan PT Freeport Indonesia dinilai tak mendatangkan manfaat bagi rakyat Papua dan Indonesia. Geram dengan kondisi tersebut, massa yang menamakan dirinya dari Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) akan melakukan aksi unjuk rasa.

Dalam rilis yang diterima detickom, Rabu (2/11/2011) massa akan menyampaikan aksinya langsung di depan kantor Freeport Plaza yang terletak di kawasan HR Rasuna Said. Rencananya mereka akan memulai aksi sekitar pukul 14.00 WIB.

Aksi ini mereka lakukan sebagai wujud penolakan terhadap keberadaan Freepot di Indonesia. Mereka menganggap keberadaan Freeport justru memperkaya asing dan mengeruk kekayaan alam Indonesia. Oleh karena ini aksi ini dinamakan, 'Aksi Usir Freeport dari Indonesia, Pelaku Perampokan Kekayaan Alam dan Sumber Bancana'

Belakangan kondisi keamanan di Papua kembali memprihatikan menyusul berbagai peristiwa penembakan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Beberapa dari korban merupakan karyawan PT Freeport Indonesia.

Menurut Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Komarudin Hidayat berbagai konflik di Papua bisa jadi dikarenakan Papua memiliki kekayaan alam yang sangat mewah namun rakyatnya hidup kurang sejahtera.

"Ketimpangan luar biasa," kata Komarudin yang ditemui usai saminar bertema 'Kemajemukan dalam Arena Berbangsa' di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) beberapa waktu lalu.

Komaruddin mengatakan, kurang sejahteranya masyarakat Papua karena banyaknya pejabat yang seharusnya mengurus Papua, namun lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta. Dengan begitu, warga yang jadi korban.

"Diduga ada kemandekan penyaluran (anggaran) sebab diduga memang ada pejabat-pejabat lokal yang lebih suka tinggal di Jakarta daripada di Papua," katanya.

Kabar lainnya yang berhembus kencang akhir-akhir ini, soal tudingan bisnis keamanan yang dilakukan Polri dengan Freeport Indonesia. Politisi PKB Lily Wahid menyatakan TNI/Polri menerima setoran hingga US$ 14 juta dari Freeport. Kemudian, dugaan tersebut dikuatkan oleh temuan KontraS yang menyebut tiap anggota Polri memperoleh honor hingga Rp 1,2 juta/ bulan.

Menanggapi tudingan itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono tidak mengetahui adanya dana dari Freeport sebesar US$ 14 juta untuk personel TNI di Papua. Agus menyebutkan, jika dana itu resmi, pihaknya akan memahaminya.

"Kalau dana itu resmi maka kita akan bisa memahami. Tapi kalau dana itu tidak resmi itu tidak boleh. Itu akan kita tindak," kata Agus usai latihan gabungan TNI Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/10) lalu.

Sedangkan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo membenarkan adanya dana dari Freeport untuk personel Polri di Papua. Menurut Kapolri, dana itu seperti uang saku.

"Kalau misalnya ada bantuan dari salah satu yang kita lakukan kegiatan pengamanan tentunya itu adalah bagian dari seperti uang saku," ujar Kapolri.

(lia/anw)