Sejak 2001-2010 Polisi Terima USD 79,1 juta dari Freeport

Jakarta - Indonesia Corruption Watch menyatakan uang keamanan dari PT Freeport Indonesia kepada Polri sejak 2001 sampai 2010 berjumlah USD 79,1 juta Data tersebut bersumber dari laporan keuangan PT Freeprot Indonesia.

Hal itu diungkapkan Peneliti ICW, Firdau Ilyas dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2011). Hadir pula Direktur LBH Nurcholis, Wakil Koordinator Kontras Indri Fernida, Masyarakat Adat Papua Dorus.

"Jumlah dana keamanan yang dianggarkan kepada polisi berjumlah USD 79,1 juta, itu sejak tahun 2001-2010," ujar Firdaus.

Firdaus mengatakan, sampai saat ini ICW belum mengetahui apakah dana tersebut dikucurkan ke institusi ataupun secara personal. Namun dia memastikan dana tersebut tidak melewati kementerian keuangan.

"Intinya dana itu ilegal. Selain itu dana tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk suap, karena uang itu diberikan tidak ada dasar hukumnya. Kami akan laporkan data ini kepada KPK untuk disidik," jelasnya.

Direktur LBH, Nurcholis juga mengatakan kalau dana yang dinilai wajar oleh Kapolri tersebut merupakan dana yang bisa menganggu indepedensi polisi.

Dana itu besar dan tidak wajar, bisa membuat keberpihakkan polisi dalam penegakkan hukum di sana dengan hadrinya dana itu," paparnya

Sebelumnya pihak kepolisian menegaskan siap diaudit terkait penerimaan dana itu. Polri menjamin dana itu transparan dan siap mempertanggungjawabkannya baik kepada KPK maupun DPR
(lh/lh)