KPK Tunggu Audit BPK Soal Setoran Freeport ke Polri

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum akan mengusut aliran dana PT Freeport Indonesia ke kepolisian. KPK masih membutuhkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kalau memang itu resmi tentu ada audit dari BPK atau BPKP. Jadi akan diketahui dari situ," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di kantornya, Senin (31/12/2011).

Namun, KPK, lanjut Johan, belum berkoordinasi dengan kedua lembaga audit itu. Sebab, informasi ini masih tergolong baru. "Kami baru tahu informasi ini dari media," kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai pemberian dari Freepot ke kepolisian tersebut syarat dengan potensi gratifikasi."Ya ada potensi," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Namun demikian, Busyro mengatakan pihaknya belum akan mengusut lebih jauh dugaan tersebut. "Belum sampai ke sana (pengusutan)," kata Busyro.

Diketahui, Freeport-McMoRan Copper & Gold, yang merupakan induk dari PT Freeport Indonesia, menganggarkan 'uang keamanan' untuk operasionalnya di sejumlah negara. Di Indonesia, 'uang keamanan' Freeport mencapai US$ 14 juta atau sekitar Rp 126 miliar, terbesar setelah setoran keamanan ke AS.

Berdasarkan laporan keuangan Freeport-McMoRan Copper & Gold, disebutkan anggaran keamanan untuk di Indonesia mencapai US$ 14 juta. Angka itu lebih rendah dibandingkan 'uang keamanan' di AS yang mencapai US$ 81 juta.

(fjr/irw)