Menakertrans Buka 7.000 Lowongan Kerja TKI Formal di Arab Saudi

Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuka lowongan kerja baru bagi TKI formal untuk bekerja di Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penerapan moratorium penempatan TKI sektor domestik.

Dalam rilis yang diterima detikcom dari Humas Kemenakertrans, Senin (31/10/2011), sedikitnya tersedia sekitar 7.000 lowongan pekerjaan bagi TKI formal yang telah tersedia di berbagai sektor pekerjaan di Arab Saudi.

Beberapa pekerjaan itu di antaranya sebagai supir, sales dan pramuniaga, kasir, pekerja pabrik, pekerja pertanian dan perkebunan, cleaning service, perawat, dan lain-lain.

"Pemerintah menerapkan strategi untuk mendorong penempatan TKI sektor formal dan menggeser pekerjaan pada sektor domestik seperti pembantu rumah tangga. Pelan-pelan akan kita kurangi hingga titik zero pada sektor-sektor domestik," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam rilis tersebut.

Muhaimin yang sedang berada di Arab Saudi ini mengatakan, peluang kerja sebagai TKI formal di Arab Suadi sangat besar. Peluang ini harus segera dimanfaatkan oleh para TKI yang hendak bekerja di Arab Saudi dengan mempersiapkan kompetensi kerja, keterampilan, bahasa dan pendekatan budaya.

"Lowongan kerja TKI Formal di Arab Saudi ternyata sangat besar. Sebagai contoh, supermarket Bin Dawood ini sangat membutuhkan sekitar 3.000 tenaga kerja sebagai sopir, kasir, pramuniaga dan pekerja gudang," tambahnya.

Ketua Umum PKB ini menegaskan, peluang ini harus segera ditindaklanjuti dan informasinya harus segera disebarluaskan kepada masyarakat dan calon TKI agar mereka benar-benar mempersiapkan diri dan melengkapi dokumen kerja yang dibutuhkan.

"Dalam penempatan TKI formal ada prosedur-prosedur yang harus disepakati bersama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi serta perusahaan swasta. Hal ini harus dilakukan agar tidak mempersulit rekrutmen tanpa mengganggu aspek perlindungan TKI," jelasnya.

Untuk pembenahan ke depan, Kemenakertrans akan melibatkan pemerintah daerah dalam perekrutan TKI. Sebelum Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia merekrut, dinas-dinas di pemerintah daerah akan bersikap proaktif, agar tidak ada lagi perekrutan secara langsung di kampung-kampung masalah yang rentan dengan masalah.

(mad/vit)