Pemantau Pemilu Lokal Ragukan Pilpres 5 Juli Jujur dan Adil

Jakarta - Center for Electoral Reform (CETRO) dan Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (JAMPI) secara tegas menyatakan keraguannya terhadap kesimpulan hasil pemantauan tim Uni Eropa (UE) dan Carter Centre bahwa pemilu Pemilihan presiden putaran pertama berlangsung jujur dan adil.Pasalnya kedua lembaga asing itu, hanya melakukan pemantauan di sedikit TPS, karena jumlah personilnya yang terbatas. Kegiatan itu pun hanya berlangsung selama empat hari. Sehingga tidak cukup kredibel untuk dijadikan sample."Terlalu dini bikin kesimpulan demikian. Apa parameter yang dipakai, sementara penghitungan suara masih berlangsung," gugat Direktur eksekutif CETRO, Smita Notosusanto, di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu, Hotel Borobudur, Jakarta. Selasa (13/7/2004).Kinerja pemantau asingDibanding dengan pemantau domestik, tentu hasilnya akan jauh lebih akurat. Sebab, dengan ribuan orang relawan yang dimilikinya, mampu melakukan pemantauan hingga ke TPS yang berada di pelosok Tanah Air.Sejauh ini pun, pemantau domestik secara rutin melaporkan berbagai temuan pelanggaran pada hari-H pilpres 5 Juli lalu. Juga manipulasi perolehan suara oleh oknum PPS dan PPK, berkenaan dengan penghitungan ulang dan penyusunan rekapitulasi.Lebih disayangkan lagi, masyarakat luas kebanyakan lebih menaruh perhatiannya pada angka hasil pemilu. Bukan proses lahirnya angka tersebut yang merupakan sasaran pemantau domestik dalam menjalankan misinya agar anggota parlemen dan pemimpin pemerintahan mendatang, terpilih dalam pemilu yang benar-benar jujur dan adil.Sementara pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri, terkesan selalu meremehkan laporan pemantau domestik dan rekomendasinya. Laporan prematur pemantau asing, selalu dijadikan bumper untuk menolaknya. Terbukti dari tidak terbukanya KPU kepada kritik dan solusi yang diusulkan pemantau domestik untuk perbaikan penyelenggaran pilpres."Tanggapan KPU selama ini ah kalian terlalu kritis, orang asing aja bilang kami sudah bekerja dengan baik kok," ungkap Smita, mengutip jawaban yang pernah diterimanya dari KPU selama ini.Laporan temuan pemantau lokal, akhirnya hanya menjadi data referensi saja bagi KPU yang lebih suka merujuk laporan pemantau asing yang prematur tersebut. Padahal dengan jumlah pemantau, wilayah cakupan dan pengusaan lapangan yang jauh lebih baik, seharusnya laporan pemantau domestik yang menjadi referensi utama oleh KPU untuk melakukan perbaikan aturan main pemilu.Sementara Koordinator nasional, JAMPPI, Wahidah Suaib, menyatakan kesimpulan pemantau asing yang dimumkan terlalu dini tersebut, sedikit banyak mempengaruhi semangat kerja relawan mereka yang kini masih bertugas. Yakni memantau proses penghitungan suara di PPK dan KPUD setempat yang sedang berlangsung."Terus terang, statement mereka (pemantau asing) memotong kerja kami," ujarnya.Dana AsingBaik CETRO maupun JAMPPI, mengakui pihaknya menerima batuan dana dari lembaga asing. Terutama dari UNDP (United Nation Development Program) untuk memantau tahapan pelaksaan Pemilu 2004. Tapi dana sejak awal sudah ditegaskan bahwa dana bantuan itu sama sekali tidak memiliki konsekuensi ikatan apapun."Baik itu soal metode, wilayah kerja maupun keharusan untuk melapor terlebih dahulu sebelum mempublikasikan pada masyarakat," tegas Wahidah.Ia menyayangkan sumber dana lokal yang enggan membantu aktivitas pematau domestik. Sehingga pernyataan bahwa intervensi asing lebih mungkin terjadi di pemantau lokal pemerima bantuan asing yang disampaikan oleh Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin sama sekali tidak punya relevansi."Penyelenggara pemilu jangan menjadikan pemantau sebagai kambing hitam untuk alihkan perhatian publik dari masalah yang terjadi pada pelaksaan pilpres," tandasnya. (dni/)