Mabes Polri Siap Jelaskan ke KPK dan DPR Soal Dana dari Freeport

Jakarta - Mabes Polri siap membeberkan penerimaan dana US$ 14 juta dari Freeport. Polri pun siap menemui KPK dan DPR agar semuanya menjadi jelas dan transparan.

"Enggak ada masalah, kita siap klarifikasi dan menjelaskan semuanya. Tapi soal teknis nanti kita sampaikan," jelas Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saut Usman di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (31/10/2011).

Polri juga siap bila penerimaan dana itu diaudit. "Siap transparan, siap klarifikasi dan mempertanggungjawabkan jika ditemukan penyimpangan," terangnya.

Saut menjelaskan, pihak Mabes Polri akan melakukan klarifikasi internal terkait penerimaan dana ini karena peristiwa setoran dana itu terjadi di Papua.

"Tidak lewat Mabes. Nanti kita akan minta klarifikasi Freeport dan pihak internal di sana, itu kan aset negara yang harus dilindungi. Kita akan pertegas meminta klarifikasi dana itu, artinya ke mana, kita cek siapa saja yang menerima," tuturnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menilai wajar anggotanya menerima dana dari PT Freeport. Penerimaan dana itu diperbolehkan asal bisa dipertanggungjawabkan.

"Semua operasi pengamanan objek vital, negara sudah membiayai. Kemudian jika pihak yang diamankan memberi uang makan kepada anggota kita di lapangan, apalagi dalam situasi tugas yang sulit saya kira akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," kata Timur di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (28/10).

Timur mengakui, uang dari PT Freeport itu tidak melalui kementerian, tetapi langsung diberikan kepada anggota polisi di lapangan. "Sekali lagi itu bisa diaudit bisa ditanya ke asisten operasi. Sekali lagi itu tambahan, negara kan sudah memberi uang untuk operasi dan itu sama semua operasi," terangnya.

(ndr/vit)