BPK Akan Telusuri Uang Keamanan Freeport ke Polri

Jakarta - BPK RI akan mengecek benar tidaknya ada uang keamanan dari PT Freeport ke Polri senilai 14 juta USD. BPK memilih berhati-hati dalam menyikapi persoalan tersebut.

"Kita lihat dulu, kita cek uang pengamanan dari siapa? Kalau uang negara, kita cek. Kalau bukan keuangan negara, bukan kewenangan BPK," kata Ketua BPK RI Hadi Poernomo kepada wartawan usai peresmian Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jl M Yamin, Samarinda, Senin (31/10/2011).

Hadi menegaskan, sejauh ini BPK belum bisa memberikan penilaian wajar tidaknya ada dana pengamanan yang disebut-sebut bersumber dari perusahaan tambang Freeport yang beroperasi di Papua.

"Dalam audit, kita tidak hapal. Kita mengaudit 2.500 entitas termasuk Polri, saya tidak hapal satu persatu. Kan rekeningnya banyak, secara detilnya tim pemeriksa yang tahu," sebut Hadi.

"Saya tidak lihat dan tidak boleh menilai. BPK itu berpendapat setelah memeriksa. Itu kan katanya (ada dana pengamanan dari Freeport). BPK hanya bisa berpendapat setelah memeriksa," tegas Hadi.

Hadi juga menjelaskan, sejauh ini, lembaga yang dipimpinnya, belum menerima permintaan resmi terkait audit keuangan Polri menyusul dana pengamanan dari Freeport tersebut.

"Belum ada permintaan untuk mengaudit, belum ada semuanya. Masih kumpulkan data," sebutnya.

Ditanya wartawan, apakah BPK siap memeriksa keuangan Polri, terkait dana pengamanan tersebut benar tidaknya termasuk keuangan negara, Hadi belum bisa memastikan.

"Oh belum tentu (kita audit keuangan Polri), kita lihat keadaan yang sebenarnya. Makanya kita harus teliti dulu (uang negara atau bukan)," tambah Hadi.

Setiap tahun, lanjut Hadi, BPK selalu mengaudit penggunaan keuangan negara, termasuk Polri, yang dilakukan terakhir kali tahun 2010 lalu. Lantas bagaimana hasil keuangan Polri?

"Selama ini wajar. Seingat saya, wajar. Tapi bukan berarti tidak ada KKN. Tidak ada jaminan."

"Justru itu, kita lihat dulu itu uang negara atau bukan? Kita harus uji dahulu semuanya. Bukan soal siap tidaknya memeriksa, kita semua itu ada tata caranya. Kalau memenuhi syarat (untuk diperiksa) ya buat berita acaranya," tutup Hadi.

Untuk diketahui, Freeport-McMoRan Copper & Gold, yang merupakan induk dari PT Freeport Indonesia menganggarkan 'uang keamanan' untuk operasionalnya di sejumlah negara. Di Indonesia, 'uang keamanan' Freeport mencapai US$ 14 juta atau sekitar Rp 126 miliar, terbesar setelah setoran keamanan ke AS.

Berdasarkan laporan keuangan Freeport-McMoRan Copper & Gold, disebutkan anggaran keamanan untuk di Indonesia mencapai US$ 14 juta. Angka itu lebih rendah dibandingkan 'uang keamanan' di AS yang mencapai US$ 81 juta.

(rdf/rdf)