Tugas Polri di Freeport Berat, Jika Tak Ada Perangsang Ya Berat

Jakarta - Langkah Polri yang menerima setoran dari PT Freeport terus menjadi sorotan. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta agar Kapolri Jenderal Timur Pradopo memberikan penjelasan alasan diterimanya dana tersebut ke publik.

"Saya kira, Kapolri perlu menjelaskan agar publik bisa memahami karena penugasan di sana berat, kalau tidak ada perangsang lain ya berat," kata anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Novel Ali kepada detikcom, Sabtu (29/10/2011).

Novel mengatakan medan di Timika dan Tembagapura cukup berat untuk ditangani sendirian oleh Polri.

"Kalau dilihat dari sisi positif ya kita bisa memahami Polri menerima (dana Freeport), apalagi daerahnya terpencil, biaya makan mahal. Kalau dilihat sumber dana perusahaan, ada kesan negatif. Seolah-olah Polri dibayar perusahaan. Padahal, Polri dibayar oleh negara karena sebagian perusahaan itu milik kita, beberapa sahamnya," papar dia.

"Yang dikhawatirkan juga Polri membela Freeport meskipun posisinya salah. Tetapi, menurut saya tidak. Ada contoh, Kapolsek Tembagapura pernah diminta menjadi mediator antara buruh dan perusahaan saat aksi mogok kerja. Jadi hubungan Polri dan buruh juga akrab," lanjutnya.

Selain itu, menurut dia, perlu ada kontrol atasan agar tidak terjadi penyelewengan dana.

Diketahui, Freeport-McMoRan Copper & Gold, yang merupakan induk dari PT Freeport Indonesia menganggarkan 'uang keamanan' untuk operasionalnya di sejumlah negara. Di Indonesia, 'uang keamanan' Freeport mencapai US$ 14 juta atau sekitar Rp 126 miliar, terbesar setelah setoran keamanan ke AS.

Berdasarkan laporan keuangan Freeport-McMoRan Copper & Gold, disebutkan anggaran keamanan untuk di Indonesia mencapai US$ 14 juta. Angka itu lebih rendah dibandingkan 'uang keamanan' di AS yang mencapai US$ 81 juta.

(aan/ndr)