Kapolri Harus Mereview Setoran Dana Freeport

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy berpendapat lembaga negara harus berhati-hati menerima bantuan dari lembaga non negara. Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo diminta mereview dan menidaklanjuti dugaan penyelewengan dana Freeport.

"Kita minta Kaporlri mereview dan menindak jika ada penyelewengan di lapangan dan menjaga Kepolisian supaya tidak dijadikan alat oleh non negara. Kita sangat percaya Kapolri mampu melakukan itu," kata Tjatur kepada detikcom, Sabtu (29/10/2011).

Tjatur mengapresiasi kejujuran Kapolri yang mengaku bahwa institusi yang dipimpinnya menerima setoran dari Freeport. Ia berpendapat seyogyanya hal tersebut seharusnya diikuti dengan melakukan review adanya potensi pelanggaran UU yang dilakukan oleh oknum Polri di daerah.

Menurut dia, Polri, TNI maupun lembaga negara lainnya harus mendapatkan dana dari negara. Apabila ada lembaga asing maupun perusahaan yang akan membantu sebaiknya berupa dana hibah yang ditujukan untuk negara.

"Kalau Freeport atau perusahaan lain lewat dana hibah ke negara, baru negara membuat kebijakan apakah itu bisa dipakai oleh Kepolisian atau alat negara lain untuk melaksanakan tugasnya," ujar pria yang juga Ketua Fraksi PAN DPR ini.

Tjatur mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit terhadap semua dana yang masuk ke negara. "Kalau BPK merekomendasikan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah UU harus ditindaklanjuti," kata dia.

Lebih lanjut, Tjatur mengatakan Komisi III DPR akan menggelar rapat dengan Kapolri pada pertengahan November 2011. "Rapat kerja biasa. Insya Allah pasti ditanyakan (soal dana Freeport)," kata Tjatur.

Diketahui, Freeport-McMoRan Copper & Gold, yang merupakan induk dari PT Freeport Indonesia menganggarkan 'uang keamanan' untuk operasionalnya di sejumlah negara. Di Indonesia, 'uang keamanan' Freeport mencapai US$ 14 juta atau sekitar Rp 126 miliar, terbesar setelah setoran keamanan ke AS.

Berdasarkan laporan keuangan Freeport-McMoRan Copper & Gold, disebutkan anggaran keamanan untuk di Indonesia mencapai US$ 14 juta. Angka itu lebih rendah dibandingkan 'uang keamanan' di AS yang mencapai US$ 81 juta.
(aan/ndr)