"Saya belum ada komentar soal itu karena Presiden beluma ada pandangan," kata Staf Khusus Presiden bidan Otonomi Daerah Velix Wanggai di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/10/2011).
Namun Velix berharap semua pihak melihat persoalan ini dengan jernih. Karena bagaimanapun, PT Freeport adaah perusahaan besar yang berlokasi di daerah yang sulit dan penuh konflik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Velix pun menegaskan, persoalan ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menata kembali hubungan provinsi dan kabupaten serta hubungan kerja antara Freeport dan aparat keamanan. "Itu menjadi catatan penting bagi kita," katanya.
Sebelumnya, Timur membenarkan adanya dana dari Freeport untuk personel Polri di Papua. Menurut Kapolri, dana itu seperti uang saku.
"Kalau misalnya ada bantuan dari salah satu yang kita lakukan kegiatan pengamanan tentunya itu adalah bagian dari seperti uang saku," ujar Kapolri.
Namun Kapolri tidak menyebutkan jumlah uang dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Namun, sebelumnya disebut-sebut dana itu mencapai US$ 14 juta per tahun. Timur juga mempersilakan dana tersebut diaudit.
(ken/ndr)










































