Polisi Jangan Jadi Centeng, Harus Tolak Dana dari Freeport

Jakarta - Polri diminta menolak penerimaan dana dari Freeport. Polri adalah abdi negara, tidak sepantasnya mendapatkan pemasukan dari perusahaan. Walau alasannya sebagai dana tambahan untuk polisi di lapangan.

"Jangan polisi jadi centeng. Harus distop, Polri adalah polisi negara bukan polisi liberal atau kolonial," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar saat dihubungi, Sabtu (29/10/2011).

Bambang yang juga pernah aktif di kepolisian dengan pangkat terakhir Komisaris Besar ini menjelaskan, bila polisi menerima uang setoran itu seperti halnya polisi kolonial zaman Belanda. Dulu polisi kolonial menerima uang bayaran dari VOC yang merupakan perusahaan swasta.

"Jadi bagaimanapun menerima uang dari perusahaan, menurut saya tidak wajar. Polisi kita polisi negara, dibiayai negara ada pemerintahan. Kalau menerima dari perusahaan harus dipertanggungjawabkan formal," terangnya.

Kalau setoran dari perusahaan dibiarkan, dikhawatirkan keberpihakan polisi akan terseret pada pengusaha. Dan ini bisa menghilangkan sikap independensi polisi.

"Penerimaan dari perusahaan itu tidak wajar dan tidak benar. Memang seharusnya negara yang harus membiayai," imbuhnya.

Memang sepenuhnya polisi dipersalahkan atas penerimaan ini. Negara juga harus turut bertanggung jawab dengan memberikan dana yang mencukupi bagi kepolisian.

"Sejak reformasi kita tuntut tentang kepolisian sumber pembiayaan dari APBN. Di UU Tentara itu dirumuskan tidak boleh menerima uang dari pihaklain, tapi di UU Kepolisian tidak dirumuskan. Tetapi mestinya berpikir tidak boleh, katanya mau independesi?" tuturnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menilai wajar bila anggotanya menerima dana dari PT Freeport. Penerimaan dana itu diperbolehkan asal bisa dipertanggungjawabkan.

"Semua operasi pengamanan objek vital, negara sudah membiayai. Kemudian jika pihak yang diamankan memberi uang makan kepada anggota kita di lapangan, apalagi dalam situasi tugas yang sulit saya kira akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," kata Timur di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (28/10).

Timur mengakui, uang dari PT Freeport itu tidak melalui kementerian, tetapi langsung diberikan kepada anggota polisi di lapangan. "Sekali lagi itu bisa diaudit bisa ditanya ke asisten operasi. Sekali lagi itu tambahan, negara kan sudah memberi uang untuk operasi dan itu sama semua operasi," terangnya.

(ndr/lh)