Fadel Diminta Tak Lagi Berpolemik, Tapi Lanjutkan Komitmen Pro-Rakyat

Fadel Diminta Tak Lagi Berpolemik, Tapi Lanjutkan Komitmen Pro-Rakyat

- detikNews
Sabtu, 29 Okt 2011 01:09 WIB
Fadel Diminta Tak Lagi Berpolemik, Tapi Lanjutkan Komitmen Pro-Rakyat
Jakarta - Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, menyarankan agar Fadel Muhammad tidak lagi berpolemik soal pencopotannya dari jabatan menteri kelautan dan perikanan. Sebaiknya, Fadel melanjutkan komitmenya bekerja untuk kepentingan ekonomi rakyat kecil.

Rhenald menilai Fadel sebagai ikon pro rakyat yang berani melakukan gebrakan dalam membela rakyat. “Negeri ini butuh pendobrak,” tegas Rhenald dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (28/10/2011).

Rhenald meyakini mantan gubernur Gorontalo itu memiliki kapabilitas untuk melakukan perubahan sosial dengan berpihak kepada rakyat kecil, tanpa harus menggunakan APBN, dan jabatan sebagai menteri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Panggilan itu (berpihak pada rakyat) sudah kelihatan sejak lama. Beliau kan juga seorang entrepreneur, saya kira kapabilitas itu ada di Pak Fadel,” ujarnya.

Bagi Rhenald, Fadel mampu melakukan pendekatan melalui terobosan, memberikan paten, memberikan alat kepada kaum miskin agar bisa mandiri, agar mereka bisa sejahtera.

“Beliau mampu memerangi kemiskinan bukan hanya melalui jabatan menteri, tapi dengan hidup bersama-sama para nelayan, para petani, orang miskin, dengan memberikan alat sehingga mereka bisa mandiri. Saya dengar dia akan mendirikan Yayasan Garam untuk rakyat,” tutur Rhenald.

Menurut Rhenald, dengan mencopot Fadel, sesungguhnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kehilangan pembantu yang mampu menerjemahkan visi dan misi presiden, yakni pro poor, pro job, dan pro growth.

“Orang yang bisa menerjemahkan itu, salah satunya adalah Pak Fadel. Jadi kalau Presiden melepaskan, seharusnya disertai ucapan terima kasih dan dengan penjelasan, sehingga tidak menimbulkan kontroversi seperti ini. Saya kira kita sebagai masyarakat juga perlu tahu pertimbangannya apa, walaupun itu adalah haknya presiden. Masyarakat menginginkan sesuatu yang real,” ujarnya.

(lrn/lrn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads