Parliamentary Threshold 5% Harga Mati Buat Golkar

Jakarta - Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) akan menjadi salah satu topik teralot dalam pembahasan Rancangan Undang-undang pemilu (RUU Pemilu). Partai Golkar tetap menginginkan PT sebesar 5 persen.

"Pemerintah mengajukan 4 persen, Partai Golkar tetap pada pendapatnya mengajukan 5 persen," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) usai penutupan Rapimnas II Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Jumat (28/10/2011).

Menurut Ical, sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia perlu diperkuat. Sistem tersebut akan berjalan efektif jika presiden dapat memutuskan kebijakan secara cepat. Karena itu, fraksi di DPR sebagai lembaga pengawas harus diperkecil.

"Cara memperkecilnya adalah dengan membuat PT yang tinggi," ujar mantan Menko Kesra ini.

Akan tetapi, Ical menyatakan tetap menghargai perbedaan pendapat dan, karena itu, tinggi-rendahnya PT perlu dibicarakan bersama. "Sehingga perlu didakan nanti pembicaraan di DPR apa yang bisa kita capai bersama," cetus dia.

Sebelumnya, PT 5 persen juga diinginkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Angka 5 persen itu dianggap tepat bila ingin ada penyederhanaan partai. Sedangkan Partai Demokrat memilih opsi demokratis  mengenai ketentuan PT itu, yakni 4 persen.

Sementara enam parpol kelas menengah (PAN, PKS, PPP, PKB, Hanura, dan Gerindra) telah berkumpul, kemarin. Mereka membangun kekuatan untuk menghadang keinginan partai-partai besar dengan tetap mengusung PT sebesar 3 persen saja.

(irw/fay)