Kapolri: Dana PT Freeport untuk Polisi Seperti Uang Saku

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo membenarkan adanya dana dari Freeport untuk personel Polri di Papua. Menurut Kapolri, dana itu seperti uang saku.

"Kalau misalnya ada bantuan dari salah satu yang kita lakukan kegiatan pengamanan tentunya itu adalah bagian dari seperti uang saku," ujar Kapolri.

Kapolri mengatakan hal itu usai upacara penutupan latihan penanggulangan teror TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (28/10/2011).

Namun Kapolri tidak menyebutkan jumlah uang dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Namun, sebelumnya disebut-sebut dana itu mencapai US$ 14 juta per tahun.

Menurut Kapolri, uang dari PT Freeport itu bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Pemerintah melalui dana dari APBN juga sudah menggelontorkan dana untuk personel kepolisian.

"Karena itu kan namanya di Papua. Dalam artian kita tidak bisa menerapkan standar uang saku di Papua atau di tempat lainnya yang sama. Karena di sana kesulitannya lain," terang Kapolri.

Kapolri tidak mempermasalahkan dana dari PT Freeport untuk personel kepolisian. Dana itu juga dalam rangka menunjang keamanan di Papua.

"Kalau misalnya ada dana seperti itu dari instansi atau perusahaan di situ yang membantu uang pengamanan, ya tentu yang penting akuntabilitasnya. Itu diterima langsung oleh satuan yang ada di sana," demikian Kapolri.

Sebelumnya KontraS menyatakan sebanyak 635 orang aparat TNI-Polri ditugaskan untuk pengamanan obyek vital PT Freeport Indonesia. Berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Papua Nomor B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011 yang diperoleh KontraS mereka terdiri dari 50 anggota Polda Papua, 69 anggota Polres Mimika, 35 anggoyta Brimob Den A Jayapura, 141 anggota Brimob Den B Timika, 180 anggota Brimob Mabes Polri dan 160 anggota TNI.

Personel ini diganti setiap bulan sekali. Satgas pengamanan ini diberikan imbalan Rp 1,25 juta per orang yang diberikan langsung oleh manajemen PT Freeport Indonesia kepada aparat.

Tudingan senada juga disampaikan politikus PKB Lily Wahid yang duduk di Komisi I DPR. Dia menuding TNI/Polri menerima setoran hingga US$ 14 juta.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono tidak mengetahui adanya dana dari Freeport untuk personel TNI di Papua. Namun Agus menyebutkan, jika dana itu resmi, pihaknya akan memahaminya.




(nik/asy)