Muhaimin: PKB Tetap Perjuangkan PT 3,5 Persen

Jakarta - Pemerintah mengajukan parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen dalam draf RUU Pemilu yang diserahkan kepada DPR. Menanggapi usulan pemerintah itu, PKB masih bersikukuh pada pendiriannya semula, yakni 3,5 persen.

"Kita masih memperjuangkan 3,5 persen," kata Muhaimin singkat sebelum mengikuti rapat paripurna kabinet di Gedung Sekretariat Negara, Jl Majapahit, Jakarta, Kamis (27/10/2011).

Artinya PKB menolak usulan 4 persen? "Iya," jawab Muhaimin singkat dan langsung bergegas memasuki ruang rapat.

Pemerintah sebelumnya resmi mengusulkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Pemilu. PT yang diterapkan dalam pemilu legislatif 2014 mendatang diusulkan pemerintah sebesar empat persen dan berlaku secara nasional baik di tingkat DPR maupun DPRD.

Hal ini dikemukakan wakil pemerintah yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam rapat kerja dengan Panitia Khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2011) malam.

Menurut Mendagri, kenaikan angka PT dari 2,5 menjadi 4 persen secara nasional bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kehidupan politik dengan menyeimbangkan antara sistem kepartaian dengan pemerintahan presidensiil dalam rangka perwujudan check and balances.

"Sebab, dengan angka 2,5 persen pada pemilu 2009 belum menghasilkan sistem multipartai sederhana yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan kenaikan angka PT dan berlaku secara nasional," ujar Mendagri.

Meskipun demikian, pemerintah tetap membuka diri untuk membahas lebih mendalam dengan fraksi-fraksi di DPR guna mendapatkan besaran angka PT yang bisa diterima oleh semua partai politik peserta pemilu.

(anw/lrn)