Konflik Papua Tewaskan 14 Orang Sepanjang Oktober

Jakarta - Konflik Papua yang berlarut-larut telah membuat korban tewas hingga 14 orang. Jumlah itu hanya terjadi pada bulan Oktober ini dan belum ditotal dengan periode sebelumnya.

Menurut Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, kondisi tersebut akan semakin buruk bila pemerintah menangani dengan pendekatan militer.

“Stop kekerasan pendekatan militer yang akan makin memperburuk masalah. Pemerintah hendaknya mengvaluasi terlebih dahulu pengiriman pasukan non-organik TNI atau Polri yang sudah diturunkan sebelumnya,“ kata Poengky di kantornya, Jl Slamet Riyadi, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2011).

Menurut data yang diperoleh dari database Imparsial dan Komnas HAM, 14 korban itu adalah Petrus Ayamiseba, Briptu Jamil, Risza Rahman, Aloysius Margono, Albertus Laitawono, Yunus, AKP Dominggus Awes, James Gobay, Yosaphat Yogi, Daniel Kadepa, Maxsasa Yewi, Yacob Samonsabra, Pilatus Wetipo dan seorang yang belum teridentifikasi dalam penembakan Rabu (26/10).

Menurut Direktur Program Imparsial Al Araf, pendekatan kekerasan lewat 'operasi militer bukan perang' adalah melanggar hukum, karena belum ada Keputusan Presiden (keppres) yang mengatur pelibatan TNI.

“Pelibatan TNI di luar perang harus melalui keppres. Pasal 7 ayat 3 UU TNI menyebutkan itu. Tanpa keppres, itu operasi yang ilegal. Tegasnya, kami tegas menolak operasi militer tetapi penegakan hukum. Sekarang belum ada operasi militer, namun pada praktiknya, pelibatan unsur TNI sudah mirip,“ timpal Al Araf.

“Seharusnya yang dipilih adalah penegakan hukum. Orang-orang yang diduga melakukan makar ditindak sesuai hukum. Sementara oknum polisi yang menggunakan aksi-aksi kekerasan, diproses investigasi internal,“ ujarnya.

(Ari/lrn)