"Kalau kita ikuti polanya, biasanya setiap aksi punya pola yang sama. Langsung atau tidak langsung punya kaitan dengan Freeport. Jadi menurut saya ini persoalan yang multidimensi, apalagi sekarang orang mulai ramai meributkan peninjauan ulang kontrak Freeport," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.
Hal itu disampaikan Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Inilah yang harus kita pertanyakan. Kita paham persoalan di Papua bukan kriminal biasa. Ada sejumlah variabel terkait. Baik bisnis, politis maupun unsur-unsur separatis atau kekecewaan masyarakatnya," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Mahfudz mengimbau Polri tetap berada di garda depan dalam menjaga keamanan di Papua, bukan TNI. TNI bisa masuk hanya jika dimintai bantuan oleh Polri. Untuk itu Komisi I akan memanggil Menko Polhukam pada Kamis (27/10/2011) besok.
"Jadi ini yang sebenarnya ingin kita bicarakan antara Komisi I dengan Menko Polhukam sehingga kita tahu roadmap pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini seperti apa. Karena tanpa roadmap yang jelas, gangguan keamanan bisa terjadi tiap bulan bahkan tiap hari," tegas Mahfudz.
(nwk/vit)










































