Pegiat survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, menilai ada kesalahan metodologi dalam hasil riset tersebut, terutama dalam pengambilan sampel. Dia menyoroti proporsi sampel responden lulus SD hanya 9 persen.
"Padahal faktanya menurut BPS pemilih yang tidak lulus SD atau lulus SD itu besarnya 58 persen di Indonesia," kata Burhanuddin saat dihubungi detikcom, Kamis (27/10/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Burhan mengatakan, sampel responden lulus SD yang hanya 9 persen jelas sangat tidak representatif bagi kondisi populasi masyarakat Indonesia yang masih berpendidikan rendah. "Sampel itu harus merepresentasikan populasi," ujarnya.
Dia mengakui sampel yang representatif memang menjadi problem dalam survei nasional. Sebab, jika dari hasil random terpilih responden di wilayah terpencil, itu juga harus dikejar.
"Metodologi survei benar saja, hasilnya belum tentu benar. Apalagi yang motifnya sudah tidak benar," ujar Burhan tanpa menunjuk lembaga tertentu.
Selain harus benar secara metodologi, kata Burhan, lembaga juga wajib mempublikasikan sumber dana survei. Hal ini menjadi bagian Kode Etik World Association for Public Opinion Research (WAPOR).
"Tapi kalau lembaga bilang surveinya dari hasil profit sendiri, itu too good too be true," kata Burhan.
(lrn/fay)











































