Indra J Piliang: SBY Paling Mungkin Koalisi dengan Golkar

Jakarta - Capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) paling berpeluang besar berkoalisi dengan Golkar. Sebab cawapres SBY, Jusuf Kalla merupakan kader Golkar. Parpol lainnya yang punya kans untuk digandeng yakni PAN dan PKS.Demikian pendapat pengamat politik dari CSIS, Indra J Piliang usai diskusi mengenai relasi parlemen-pemerintahan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/7/2004)."Yang paling feasible (mungkin) Golkar karena Kalla kader Golkar. Ia juga identik dengan Indonesia timur terbukti perolehan suaranya signifikan dari Indonesia timur. Golkar sendiri memperoleh dukungan terbanyak juga dari Indonesia timur," kata Indra. Sedangkan PKS mempunyai kans berkoalisi sebab sudah ada sinyal positif dari Sekjennya, Anis Mata. Tim sukses SBY tinggal mengintensifkan lobi dengan PKS. PAN, lanjutnya, meski ormas di bawahnya banyak yang menyatakan akan golput terkait kekalahan Amien Rais, juga berpeluang berkoalisi sebab keputusan akhir tergantung kepada DPP. "Perlu diingat Pak Amien Rais sendiri cukup legowo dengan kondisi yang ada. Beliau sudah berkomitmen untuk kembali ke habitatnya sebagai akademisi bila gagal ke putaran kedua. Berarti sekarang tinggal DPP-nya saja yang harus segera menentukan sikap apakah akan berkoalisi atau bersikap oposisi," jelas Indra. Tak TerhindarkanIndra juga menegaskan, capres yang lolos di putaran kedua mau tak mau harus berkoalisi dengan parpol pemenang Pemilu legislatif. Terlebih bila capres itu hanya disokong parpol yang perolehan kursinya di parlemen sedikit. SBY, dengan perolehan Partai Demokrat (PD) di legislatif hanya 55 kursi tidak akan cukup menjamin pemerintahannya berjalan stabil bila terpilih menjadi Presiden. Pasalnya parpol yang beroposisi akumulasi kursinya jauh lebih banyak. Rudy Satrio, dosen hukum UI juga sependapat dengan Indra. Menurut Satrio, koalisi tak terhindarkan untuk kelangsungan pemerintah mendatang. Batu ujian pertama presiden terpilih nanti yakni pembahasan RAPBN. Bila parlemen tak setuju terhadap proposal RAPBN yang diajukan otomatis harus menggunakan RAPBN pemerintahan sebelumnya. "Masalahnya belum tentu RAPBN Mega klop dengan program kerja SBY (bila menang) selama kampanye. Tentunya ini akan menjadi preseden yang buruk bagi pemerintahannya nanti karena rakyat akan menagih janjinya," kata Satrio. Untuk menjamin koalisi tidak bersifat kolutif, hanya untuk kepentingan politik jangka pendek perlu ada komitmen dari parlemen dan pemerintah untuk menjalankan fungsinya masing-masing."Parlemen harus berani mencecar program kerja pemerintah yang dianggapnya meragukan. Pemerintah harus berani menyatakan tidak terhadap permintaan legislatif yang sudah keluar dari aturan main yang disepakati," jelas Rudy. (iy/)