PDIP: Ada Gerakan Sistematis Hilangkan Megawati dalam Survei

Jakarta - PDI Perjuangan mensinyalir ada gerakan sistematis yang ingin menghilangkan nama Megawati Soekarnoputri dalam sejumlah survei capres 2014. Beberapa survei dituding sengaja tidak memasukkan nama Ketum PDI Perjuangan itu dalam opsi capres 2014.

"Ada gerakan sistematis menghilangankan nama Ibu Megawati dalam survei. Gerakan itu takut karena sebenarnya (survei) menunjukkan Ibu Megawati masih sangat kuat," kata Sekjen DPP PDI Perjuang Tjahjo Kumolo, kepada detikcom, Kamis (27/10/2011).

Tjahjo enggan menyebutkan siapa pihak yang secara sistematis melakukan itu. Namun yang jelas, lanjutnya, hasil survei dari lembaga independen yang digunakan PDI Perjuangan menunjukkan posisi Megawati masih menempati elektabilitas tertinggi dibanding tokoh nasional lainnya.

"Saya mencermati adanya gelagat menghantamkan isu tersebut untuk merusak internal PDI Perjuangan. Apalagi ada lembaga survei yang melakukan survei tanpa memasukkan nama Ibu Megawati misalnya," ujarnya.

Kemarin hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menunjukkan Megawati menempati urutan bawah (0,3%) sebagai capres 2014, di bawah Rizal Ramli, Faisal Basri, Hariman Siregar, Imam Prasodjo dan Emha Ainun Nadjib. Bahkan survei Reform Institute hari berikutnya tidak memasukkan nama Megawati dalam capres 2014 dengan alasan yang bersangkutan telah kalah dua kali dalam Pilpres.

Berbeda dari dua hasil itu, survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang dirilis Minggu (23/10) atau tiga hari sebelumnya, menunjukkan Megawati berada di puncak dengan 23,8%, disusul Prabowo Subianto dengan 17,6%, kemudian Aburizal Bakrie dengan 13,7%.

Terlalu Pagi

Tjahjo menjelaskan, PDI Perjuangan tidak ingin tergesa-gesa soal pencapresan 2014. Saat ini, bagi partai oposisi itu lebih baik berkonsentrasi untuk menjawab berbagai persoalan bangsa, seperti persoalan Papua dan kemiskinan rakyat.

"Masih terlalu pagi berbicara masalah capres dan cawapres," ujar Tjahjo.

Dia memaparkan, PDI Perjuangan pada saatnya akan memiliki mekanisme sendiri untuk menentukan siapa calon presiden ke depan.

"Bahwa untuk menjadi presiden adalah pilihan rakyat dan sebagai cermin kedaulatan rakyat sebagai hakim tertinggi untuk menentukan siapa pemimpin nasionalnya adalah rakyat Indonesia yang mempunyai hak politik menentukan pilihannya," ujarnya.


(lrn/fay)