Munir: Hukuman Mati Jadi Ajang Jualan Politik Capres

Jakarta - Direktur Eksekutif Imparsial Munir mendesak pemerintah menghapuskan penerapan hukuman mati. Para capres menjadikan isu hukuman mati sebagai jualan politik untuk meraih simpati publik."Kami mengecam capres termasuk Megawati yang menjadikan isu hukuman mati sebagai jualan politik untuk meraih simpati publik. Kenapa tiba-tiba Megawati membicarakan penolakan grasi hukuman mati menjelang pilpres,".Hal ini disampaikan Munir dalam jumpa pers di kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (13/7/2004). Menurut Munir, merujuk pada hukuman mati yang diberlakukan kepada para pelaku bom Bali, ternyata tidak menghentikan aksi terorisme di Indonesia. "Bahkan setelah itu terjadi aksi peledakan bom di Hotel JW Marriott. Sebenarnya, yang utama saat ini memperbaiki program dan sistem pidananya dahulu," kata Munir.Direktur Program Imparsial Rachlan Nasidik menambahkan berdasarkan hasil penelitian Imparsial pemberlakukan hukuman mati sejak tahun 1982 hingga kini tidak mengurangi angka kejahatan."Sejak zaman kolonial, pemberlakukan hukuman mati lebih banyak digunakansebagai isu politik untuk melanggengkan kekuasaan atau mengambil simpati masyarakat," kata Rachlan.Menurut Rachlan, ada beberapa instrumen hukum internasioal yang melarang hukuman mati, diantaranya Universal Declarations of Human Right dan Compenan International Hak Sipil dan Politik.Data Imparsial menunjukkan ada 25 terpidana mati yang akan segera dieksekusi pemerintah. Enam diantaranya, warga Indonesia yang terkait kasus narkotika pada tahun 2000. Selebihnya warga negera asing diantaranya warga Nigeria, Nepal, Pakistan, Thailand, Curdova, Malawi dan Belanda. Sedangkan data hukuman mati di Indonesia sejak 1982 sampai 2004 ada sebanyak 63 terpinada mati. (aan/)