"Presiden harus memenuhi janji mengubah pola kepemimpinannya agar lebih tegas, terutama dalam menyelesaikan perbedaan pendapat antar anggota kabinet. Jangan lagi menunjukkan kegamangan dalam menyelesaikan persoalan agar tidak menimbulkan biaya sosial yang tinggi," tutur Romahurmuzy.
Hal ini disampaikan Romahurmuzy kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2011).
Romi mendorong presiden fokus pada penegakan hukum. Agar penegak hukum berani menyasar kasus yang lebih besar.
"Segera benahi pola penegakan hukum untuk prioritas menyasar kasus-kasus besar di sektor perpajakan, penyelundupan, narkoba, dan illegal logging,"tuturnya.
Ia juga mendorong presiden mengerucutkan fokus kinerja pemerintahan. "Pemerintah perlu menciutkan prioritas kerja, jangan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012, terlalu banyak kalau yang namanya prioritas kok ada 11 program," imbuhnya.
Juga lebih memperhatikan kepada penguatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. "Kembali pada pokok ekonomi kita yaitu mengelola bumi, air, dan kekayaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tuntaskan renegosiasi royalti tambang dalam tahun 2012, atau bekukan izin perusahaan yang membangkang. Tuntaskan persoalan infrastruktur, alihkan subsidi BBM kepada sektor produktif petani dan nelayan," tandasnya.
(van/rdf)











































