Usman Hamid: Hasil Reshuffle Menunjukkan Kepemimpinan SBY Lemah

Jakarta - Mantan koordinator Kontras yang juga pemerhati hukum, Usman Hamid menilai bahwa kepemimpinan SBY lemah. Hal ini tercermin dari hasil reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden SBY pada 18 Oktober lalu.

Menurut Usman, SBY tersandera oleh partai politik sehingga tidak leluasa dalam menentukan sikapnya terkait reshuffle.

"Sikap politik SBY ini sangat lemah. Kelemahan ini lahir dari adanya sistem multi partai," ujar Usman saat diskusi Polemik Sindo Radio dengan tema "Ketika Menteri Berganti" di cafe Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat (22/10/2011).

Usman menilai, dalam menentukan Menteri Hukum dan HAM, SBY juga sudah berkomunikasi dengan PAN. "Atau dalam hal ini pergantian kursi menteri dari PAN, ini menunjukkan SBY tidak punya prerogatif," terangnya.

Sikap politik SBY yang seperti ini dinilai sebagai kepemimpinan yang anti konflik. Padahal seorang pemimpin seharusnya bisa membuat keputusan besar.

"Presiden Peru memecat 33 dari 55 jenderalnya, atau Presiden Guatemala yang berani minta maaf atas adanya kerusakan di sendi-sendi negaranya. Kalau SBY adalah tipe pemimpin yang berusaha menghindari konflik," demikian Usman.

Para menteri baru hasil reshuffle yakni Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Sutarjo dan Menteri Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu. Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, Menteri Lingkungan Hidup Baltazar Kambuaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, dan Kepala BIN Letjen TNI Marcianus Norman. SBY juga mengangkat 13 wakil menteri.

(her/nik)