Tim Kerja DPD Kirim Surat ke SBY Terkait Kasus Fadel Muhammad

Jakarta - Anggota DPD AM Fatwa mengaku bahwa dirinya mengirim surat ke Presiden SBY terkait kasus tanah yang menyeret nama Fadel Muhammad. Fatwa menjelaskan bahwa surat tersebut ia kirim dalam kapasitasnya sebagai Tim Kerja (Timja) Aset Negara.

"Ya saya memang mengirim surat ke Presiden SBY. Tapi dalam rangka tugas Timja untuk menyelamatkan aset negara, tidak ada kaitannya dengan reshuffle," ujar AM Fatwa saat dihubungi wartawan, Jumat (21/10/2011).

Senator asal DKI Jakarta inipun akhirnya menceritakan asal muasal masalah sehingga ia harus mengirim surat ke SBY.

Sengketa bermula saat IAIN (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) melakukan perjanjian dengan PT Anugerah Cipta Buana (ACB) milik Fadel Muhammad pada tahun 1994. Isi perjanjiannya PT ACB menyanggupi untuk menyediakan lahan seluas 40 Ha untuk pembangunan kampus.

Saat itu Rektor UIN masih dijabat oleh Quraish Shihab. Karena menyanggupi, PT ACB kemudian diberi dana sebesar Rp 5 miliar untuk pembebasan lahan seluas 40 Ha itu.

Namun ternyata Fadel memberikan tanah yang luasnya kurang dari yang dijanjikan. Selain itu, lahan yang diberi tidak dalam satu hamparan.

"Padahal seharusnya satu hamparan seluas 40 Ha, tetapi yang diberikan itu tercacah-cacah. Selain itu surat tanahnya juga bermasalah ternyata," terang AM.

Namun hingga pergantian rektor 3 kali, sejak zaman Quraish Shihab kemudian Azyumardi Azra, hingga kemudian Komaruddin Hidayat, Fadel tidak segera menepati janjinya.

Pihak Kementerian Agama pun mengadukan hal ini ke DPD, karena tanah yang dijanjikan tersebut merupakan aset negara. DPD akhirnya membentuk Timja yang diketuai oleh AM Fatwa untuk menuntaskan kasus ini.

"Tapi janji-janji Fadel yang katanya mau membicarakan kasus ini tidak kunjung dilakukan. Bahkan saya sudah bertemu di Gorontalo tapi juga belum ada hasil," terang AM.

Karena tak kunjung direspons, Timja pun mengirimkan surat ke Presiden SBY agar kasus ini mendapat perhatian khusus. Tidak hanya Timja, Rektor UIN juga mengirimkan surat ke SBY.

"Saya kirim tanggal 23 September, kalau Rektor tanggal 22 September. Surat saya juga saya tembuskan ke beberapa lembaga negara, seperti BPK, DPR, bahkan DPP Golkar pun saya tembusi karena Fadel adalah Waketumnya," terang AM.

Atas surat tersebut, tanggal 12 Oktober Menkopolhukam Djoko Suyanto kemudian berkoordinasi dengan AM Fatwa dan pihak Rektorat IAIN dan dari pihak Kemenag. Timja pun kemudian menyampaikan duduk permasalahan tersebut kepada Djoko Suyanto.

"Setelah itu tanggal 17 Oktober dibuat perjanjian bahwa Fadel akan menyediakan lahan seluas 40 Ha di daerah Tangerang, Banten. Batas waktunya 6 bulan," terangnya.

Namun AM Fatwa menolak bahwa suratnya ke Presiden SBY bertujuan untuk menjatuhkan Fadel Muhammad. Surat 6 halaman tersebut dikirim semata demi menyelamatkan aset negara, karena uang yang telah diberikan kepada Fadel pada tahun 1994 tersebut bersumber dari APBN.

"Kalau kemudian ini dikaitkan dengan pencopotan Fadel, ini masalah waktu saja yang bertepatan. Saya mengirim surat ini untuk menyelamatkan aset negara," imbuhnya.

Pembantu Rektor II UIN Amsal Bachtiar pun membenarkan apa yang disampaikan Fatwa. Menurut dia Fadel sebenarnya sudah ada itikad baik untuk menyelesaikan, namun tidak kunjung direalisasikan.

"Sekarang belum ada lagi untuk menyelesaikan," terang Amsal saat dihubungi.

Terkait surat kepada SBY mengenai Fadel itu pun dibenarkan Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Hadi Mulyo. Semua seperti yang disampaikan AM Fatwa.

"Ya ada surat kepada Pak SBY, saya sebagai Ketua Alumni UIN Jakarta ada dikirim tembusannya," jelas Hadi saat dihubungi.

Sementara itu Fadel, terkait adanya surat tersebut seperti yang juga disampaikan Mensesneg Sudi Silalahi meminta agar dijelaskan mengenai surat tersebut.

"Sebagai Menteri Sekretaris Negara, Pak Sudi jangan asal main tuduh saja. Berikan penjelasan apa kesalahan saya biar semua jelas. Jangan asal bicara dan main tuduh," kata Fadel ketika dihubungi wartawan.


(her/ndr)