Pejabat Wali Kota Jaktim yang Tampar CPNS Harus Diberi Sanksi

Jakarta - Pejabat Wali Kota Jaktim di Suku Dinas Pos dan Telekomunikasi Jakarta Timur, Amir, diduga menampar anak buahnya, Reni Prianahati (25). Penamparan dilakukan karena Reni menolak menandatangani hasil rapat Postel yang dilakukan Senin lalu. Reni merasa tidak ada rapat yang dilakukan.

Nah, menyikapi insiden itu, Ombudsman Republik Indonesia, lembaga yang mengurusi pelayanan publik meminta agar pihak Wali Kota Jaktim mengambil tindakan. Penamparan terhadap calon PNS itu dinilai sebagai pelanggaran kedisiplinan.

"Masak PNS melakukan penamparan kepada CPNS, itu melanggar dispilin pegawai. Pelanggarannya tingkat mana, ringan sedang, atau berat silakan diperiksa oleh atasannya," jelas anggota Komisi Ombudsman Budi Santosa saat dihubungi detikcom, Jumat (21/10/2011).

Budi menilai, penyelesaian atas penamparan pada Reni oleh pejabat Postel Jaktim itu bisa diselesaikan dengan 2 cara. Pertama dengan melakukan visum ke dokter dan kemudian lapor ke polisi, dan kedua melapor ke atasannya.

"Secara administrasi, penamparan itu bisa dilaporkan ke atasan si penampar," jelas Budi.

Nah kemudian, bila atasan si penampar tidak merespons laporan korban, dipersilakan melapor ke Ombudsman. Akan diselesaikan sesuai aturan administrasi.

"Kita akan panggil korban dan pelaku. Penamparan bisa melanggar administrasi kepegawaian dan tata tertib," terangnya.

Budi juga menjelaskan bahwa insiden rapat bohong atau rapat yang tidak pernah dilakukan tetapi dibuat acaranya merupakan modus yang biasa terjadi di lingkungan institusi birokrasi.

"Itu banyak terjadi, hanya untuk pencairan uang rapat," tuturnya.

(ndr/vit)