Benahi Transportasi, DKI Ajukan Anggaran Rp 2,89 T

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan alokasi anggaran Rp 7,64 triliun dari total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 36,02 triliun. Nilai tersebut akan digunakan untuk delapan program prioritas sepanjang tahun 2012.

Dari delapan program tersebut, anggaran terbesar pertama dialokasikan untuk pembangunan transportasi di Jakarta. Adapun nilai yang diajukan sebesar Rp 2,89 triliun.

"Akan digunakan untuk pengembangan busway antara lain pembangunan koridor Pluit-Tanjung Priok, Pulogadung-perbatasan Bekasi, Kalideres-perbatasan Tangerang, dan refungsi jalur monorail menjadi busway. Termasuk sterilisasi pada jalur-jalur tertentu untuk memperlancar jalur busway," papar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dalam pidatonya saat Rapat Paripurna bersama DPRD DKI tentang Penyampaian RAPBD Jakarta Tahun 2012 di Gedung Lembahanas, Jakarta, Jumat (21/10/2011).

Selain untuk busway, dana tersebut juga aka dialokasikan untuk pembebasan tanah untuk koridor MRT Lebak Bulus-Fatmawati serta pengganti Stadion Lebak Bulus. Sekaligus optimalisasi perluasan dan penambahan jaringan jalan seperti pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang dan Antasari-Blok M.

Besarnya biaya pembangunan transportasi tidak dibarengi juga dengan anggaran yang memadai untuk penanganan banjir. Pemprov hanya mengajukan anggaran sebesar Rp 557 miliiar untuk menanggulangi masalah ini.

"Itu akan dialokasikan untuk penyelesaian pembebasan tanah/lahan kering Kanal Banjir Timur (KBT), pembebasan tanah waduk marunda dan waduk surilang, normalisasi kali Mookervart dan kali Sekretaris juga pembebasan tanah kali sunter, kali pesanggarahan, dan kali angke hulu yang pembangunan fisiknya dilaksanakan pemerintah pusat," jelasnya.

Untuk peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,69 triliun. Dana tersebut akan dipergunakan antara lainnya untuk pembangunan Rusun Daan Mogot, Pembebasan lahan untuk pembangunan Rusun Pluit, Pembangunan RSUD Jaksel.

Selanjutnya, program lainnya yang memanfaatkan anggaran ini adalah, Penerapan Kaidah Good Govermance sebesar Rp 978,03 milliar. Angka tersebut rencananya akan dialokasikan untuk peningkatan kapasitas pelayanan publik pemerintah kelurahan dan kecamatan.

Jika polusi menjadi salah satu masalah di Jakarta, pemerintah ternyata hanya mengalokasi anggaran Rp 6,5 milliar. Dana tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan Stasiun Pemantau Kualitas Udara di 5 wilayah DKI.

Sedangkan untuk antisipasi perubahan iklim, DKI mengalokasikan dana sebesar Rp 296 milliar. Anggaran akan dialokasikan antara lain untuk rehabilitasi Mangrove di Kawasan Hutan Angke Kapuk, dan menurunkan emisi gas rumah kaca dan penerapan Green Building.

Selanjutnya anggaran sebesar Rp 220 milliar akan dialokasikan untuk pengembangan Budaya Keagamaan. Dan Rp 2,5 milliar untuk pengelolaan bencana.

Di akhir pidatonya, Fauzi Bowo menjelaskan alokasi anggaran dalam RAPBD 2012 memang dititikberatkan pada penanganan dan pengendalian banjir di Jakarta serta pembenahan dan pembangunan transportasi umum yang sangat dibutuhkan masyarakat Jakarta.

"Yang sangat penting adalah penataan, pembangunan dan pembenahan transportasi umum. Kami mempunyai anggaran cukup untuk membiayai pembangunan transportasi publik. Karena rakyat menuntut adanya transportasi umum yang lebih baik," jelas Fauzi.


(lia/mok)