Hal itulah yang tengah digarap Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Badan yang dikomandoi Kementerian Dalam Negeri ini diberi anggaran sebesar Rp 2,84 triliun untuk mengelola perbatasan.
"Untuk tahun 2011, anggaran baru mencapai Rp 149 miliar. Untuk tahun 2012, meningkat sebesar 1.000 persen menjadi Rp 2,84 triliun," kata Sekretaris BNPP, Sutrisno dalam diskusi bertajuk 'Merawat Daerah Perbatasan, Merawat Indonesia' di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (21/10/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari Rp 2,84 triliun yang untuk lapis pertama atau perbatasan yang paling luar sebanyak Rp 1,78 triliun. Sedang yang masuk ke penyangga atau daerah yang tidak langsung di depan, lapis kedua sebesar Rp 1,06 triliun," ujarnya.
Sejumlah uang tersebut, lanjut Sutrisno, nantinya akan digunakan untuk membangun perbatasan, prasarana jalan, kesejahteraan, kesehatan masyarakat dan lain-lain. Pengelolaan perbatasan menurut Sutrisno merupakan lintas 18 kementerian sehingga merupakan rencana aksi bersama-sama.
39 Kecamatan yang dimaksud merupakan bagian dari 12 provinsi yang diprioritaskan seperti daerah Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara Timur hingga Papua. Pengucuran dananya sendiri baru dikeluarkan tahun 2012 sehingga pengerjaannya baru bisa dinikmati masyarakat di perbatasan pada tahun 2013.
"Kita arahkan 39 kecamatan tadi ditangani selama tiga tahun dengan tiga tahap seperti awal, kelanjutan dan kemantapan," imbuh Sutrisno.
(feb/mok)











































