"Soal pembangunan jadi atau tidak, itu sudah bukan lagi urusan kita. Mau dibangun atau tidak kita serahkan ke pemerintah," ujar Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Refrizal saat dihubungi detikcom, Kamis (20/10/2011).
Menurutnya, BURT sudah tidak akan mengurusi soal gedung baru. DPR hanya akan menjalankan tugasnya yaitu, pengawasan.
"Kita serahkan ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum. Nanti kalau mereka jadi bangun tinggal kita awasi. Tugas kitakan pengawasan, nanti kalau jadi dibangun kita awasi seperti halnya pembangunan lainnya," terangnya.
Refrizal juga membantah bila anggaran tahap awal yang telah dianggarkan Rp 800 miliar hanya dikembalikan sebesar Rp 620 miliar. Semua anggaran yang telah diberikan dalam APBN sebesar Rp 800 miliar dikembalikan utuh.
"Kita kembalikan semua, seratus persen. Karena kalau uang sebanyak itu nongkrong di DPR padahal pembangunannya tidak jadi akan sia-sia. Kita kembalikan ke kas negara supaya bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat," imbuhnya.
Pernyataan ini sekaligus membantah pernyataan Wakil BURT lainnya, Pius Lustrilanang. Pius sebelumnya menyebut bahwa dari Rp 800 miliar, hanya dikembalikan Rp 620 miliar.
"Anggaran gedung baru DPR untuk tahun 2011 sudah dikembalikan ke kas negara Rp 620-an miliar. Sisanya, dipakai untuk anggaran tambahan DPR," kata Wakil Ketua BURT DPR, Pius Lustrilanang, kepada detikcom, Kamis (20/10).
(her/anw)











































