"Pemberantasan korupsi membutuhkan konteks kepemimpinan yang kuat setidaknya di level pemerintahan dan SBY mampu mengambil langkah-langkah konkret, tidak lagi bicara pada kerangka persoalan saja," kata peneliti korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan saat dihubungi detikcom, Kamis (20/10/2011).
Ketika sadar uang negara dirampok, SBY seharusnya tidak hanya mengungkap fakta persoalan, tetapi harus mengambil langkah konkret yang sudah harus dilakukan. Namun sebagai gambaran kecil saja, dalam reshuffle yang baru saja dilakukan, tidak ada langkah SBY guna mengganti menteri-menteri yang kementeriannya terbukti ada praktik suap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Artinya dalam reshuffle SBY masih lebih melihat kepentingan partai politik. Bukan agenda pemberantasan korupsi. "Yang terlihat justru akomodasi atas kepentingan parpol ketimbang membersihkan kementerian yang bermasalah khususnya yang terkait kasus korupsi," terang Abdulah.
Dalam pidato di depan menteri-menteri kemarin, SBY menekankan pemberantasan korupsi jadi prioritas dan agenda utama. Dia menambahkan, tak adil sebagian orang bekerja keras siang dan malam untuk meningkatkan ekonomi rakyat, namun ada beberapa orang yang mengkorupsinya.
"Kita tingkatkan penerimaan negara, tapi korupsi masih terjadi. Uang di daerah dan pusat dirampok mereka yang tak bertanggung jawab," imbuh SBY di Istana Negara, kemarin.
(ndr/vit)










































