PKS Akan Abaikan Kontrak Politik dengan SBY

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih berada di koalisi hingga rapat Majelis Syuro digelar. Namun karena SBY melanggar kontrak politik, PKS diusulkan tidak lagi terikat kontrak politik.

"Wewenang Majelis Syuro. Sebelum dibahas Majelis Syuro, dinamika itu muncul. Kalau Rapimnas, kami semua sepakat acuaannya kontrak politik. Karena itu tidak berjalan kemarin, ada usulan agar PKS tidak terikat kontrak politik, dan macam-macam lainnya," kata Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2011).

PKS segera mengambil keputusan final. Kemungkinan PKS akan lebih mengoptimalkan kerja politik di luar koalisi.

"Semua pandangan di ujung kanan dan ujung kiri disatukan kan mencari titik temu yang terbaik. Majelis Syuro mencari keputusan untuk pertimbangan pelanggaran kontrak politik agar tidak menjadi konflik internal. Mempertimbangkan soliditas partai, optimalisasi peran politik PKS di bidang lain," papar dia.

Keputusan akan diambil dalam rapat Majelis Syuro PKS. Rapat dijadwalkan awal November 2011. "Nanti keputusannya di rapat Majelis Syuro PKS," kata Mahfudz.

(van/aan)