Amir Syamsuddin Minta Tak Disebut Menteri Demokrat

Jakarta - Amir Syamsuddin resmi menggantikan Patrialis Akbar sebagai orang nomor satu di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan kursi barunya, Amir siap menanggalkan kepentingan partai. Dia pun menolak dilabeli menteri Partai Demokrat.

"Pak Presiden bilang, jika sudah menghadapi kepentingan negara, kepentingan partai harus dicampakkan. Saya tidak dalam posisi, tolong jangan diberi predikat Menteri Hukum dan HAM Partai Demokrat," kata Amir dalam acara serah terima jabatan Menkum HAM.

Hal itu disampaikan Amir yang mengenakan jas dan berkopiah hitam di Graha Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Dia mengatakan, bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, dirinya siap melaksanakan tugas untuk melaksanakan reformasi hukum dan HAM. Sementara itu, Patrialis mengaku ikhlas menyerahkan jabatannya.

Patrialis berpesan agar Amir meneruskan program yang sudah menjadi agenda Kemenkum HAM. Misalnya saja program reformasi hukum dan perlindungan HAM.

"Saya minta semua pejabat di kementerian ini tanpa terkecuali mendukung Pak Amir Syamsuddin secara bersama-sama," ucap Patrialis dalam acara yang dihadiri seluruh pejabat esselon dan kanwil seluruh Indonesia itu.

(rdf/vit)