"Jadi wamen itu bisa juga disebut terlalu banyak. Tapi kan wamen itu diadakan oleh UU. Kalau you tanya saya, saya rasa tidak terlalu perlu wakil menteri itu," ujar mantan Ketua MK Jimly Ashidiqie.
Hal itu disampaikannya dalam seminar "Mewujudkan masyarakat yang berketuhanan dan berkebudayaan dalam kehidupan beragam di Indonesia" di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang, Rabu (19/10/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kan kalau idealnya nggak perlu ada itu. Idealnya menteri itu pimpinan tertinggi di bidangnya masing-masing yang mewakili membantu presiden di bidangnya masing-masing," jelasnya.
Menurut Jimly, reshuffle kali ini memang arahnya sudah ke profesionalisme. Diharapkan para wakil menteri bisa bekerja meningkatkan kinerjanya dalam kabinet.
"Ya tentu kita harapkan itu, mudah-mudahan. Ada harapan yang saya lihat," imbuhnya.
Sedangkan untuk para menteri yang kementeriannya disebut-sebut terlibat kasus dugaan korupsi tapi tidak ikut di-reshuffle, menurut Jimly hal itu karena belum terbukti secara hukum keterlibatan mereka.
"Karena mungkin logikanya belum terbukti. Maka secara hukum belum diapa-apain. Kalau terbukti terlibat korupsi, ya tentu mau tidak mau dong (di-reshuffle)," jelasnya.
Jimly mengharapkan para menteri yang telah di-reshuffle kali ini harus menunjukkan bukti kerjanya. Masyarakat harus memberikan kepercayaannya kepada orang-orang yang dipilih presiden tersebut. Masyarakat harus berpikiran positif terlebih dahulu terhadap para menteri baru ini dan menteri yang digeser posisinya itu. Seperti jabatan Wakil Menteri Menkum HAM Denny Indrayana yang dinilai sudah tepat.
"Saya rasa tidak ada yang tidak tepat. Kita selalu tidak percaya kan susah juga. Jika lihat sisi negatifnya, semua pasti ada saja. Ya sudahlah kita positive thinking saja," pintanya.
(gus/fay)










































