SBY Ajak Masyarakat Cegah Lobi Tak Transparan Pemerintah & DPR

Jakarta - Lobi tidak transparan antara pejabat di tingkat pusat dan daerah dengan parlemen sangat mungkin terjadi dan rawan korupsi. Presiden SBY pun mengajak masyarakat untuk mencegah lobi semacam itu.

"Mari kita cegah lobi tak transparan antara unsur pemerintah pusat dan daerah dengan parlemen," kata SBY saat pidato penyampaian kebijakan kabinet baru di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Alokasi APBN dan APBD yang kurang transparan, imbuhnya, bisa dikatakan berbau korupsi dan kolusi. Karena itu Presiden SBY menginstruksikan pembenahan perencanaan dan implementasi APBD dan APBN. SBY juga mengajak para penegak hukum untuk bekerja keras menyelamatkan keuangan negara.

"Saya undang penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan yang efektif. BPKP, PPATK, BPK, KPK, kepolisian dan kejaksaan saya minta untuk menjaga keselamatan keuangan negara ini," ucap SBY.

Dia menambahkan jumlah APBN dan APBD terus meningkat secara siginifikan. Hal ini terjadi karena perekonomian Indonesia yang terus tumbuh. Namun SBY menilai masih banyak pengguaan APBN dan APBD yang belum optimal.

"Belanja modal sedikit, belanja pegawai atau rutin terlalu besar. Masih banyak terjadi praktik korupsi yang melibatkan oknum pemerintah pusat, oknum pemerintah daerah dan oknum DPR. Juga terjadi pembangunan fasilitas perkantoran dan pejabat negara di daerah yang mewah dan mahal," tutur SBY.

(vit/fay)