Reshuffle Jaga Keseimbangan Politik, Bukan Kinerja

Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sebenarnya tak mau ambil pusing soal reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II kali ini. Namun Din menilai reshuffle yang sekarang hanya untuk menjaga keseimbangan politik bukan menggenjot kinerja.

"Saya hanya bilang EGP. Emang gue pikirin. Karena yang saya lihat dari bentuk pergantian kabinet kemarin adalah untuk menyampaikan keseimbangan politik bukan keseimbangan kinerja," ujar Din.

Hal itu ia sampaikan dalam acara seminar 'Mewujudkan masyarakat yang berketuhanan dan berkebudayaan dalam kehidupan beragama di Indonesia' di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Jika diperbolehkan, lanjut Din, ia ingin menyalahkan negara karena fungsi negara sekarang sudah tidak berjalan. Yang salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat.

"Karena sekian banyak TKI yang diancaman hukuman mati dan mengenai belum sejahteranya masyarakat di banyak kota-kota di Indonesia. Ini jelas melanggar UUD 1945," jelasnya.

Dalam acara ini, Din juga menjelaskan dalam berketuhanan, bernegara, dan berbudaya, gejala dunia sekarang terjadi yang namanya konvergensi peradaban, dimana sekulerisme dan sekuleritas mencapai puncaknya.

"Nantinya saya bisa meramalkan bahwa kita tidak hanya menghadapi free trade area dan free label tapi juga akan menghadapi free religion area, kawasan bebas beragama. Ini puncak sekularisme di masa mendatang," jelasnya.

Hal itu dilihat dari adanya krisis keuangan global di Amerika dan Eropa. Kemudian pergerakan Arab Spring atau pemberontakan di wilayah Arab. Hal ini bisa saja masuk ke Indonesia.

"Saya tidak tahu apakah KIB jilid II bab B ini mampu mengantisipasi itu," imbuhnya.

(gus/fay)