"Agaknya saya maklumi Presiden menginginkan Menkum HAM dan Wakilnya dipegang oleh seluruh hulubalang beliau. Lebih baik berpraduga dengan baik. Hak Presiden untuk memilih pembantunya," ujar Ketua Partai Golkar, Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10/2011).
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Politisi PDIP Pramono Anung. Menurutnya, wajar jika SBY menempatkan 2 orang kepercayaannya di kementerian ini. Sebab, belakangan ini kerap orang-orang lingkar kekuasaan mulai 'tersentuh' hukum.
"Ya kalau dua orang itu betul adalah the all president man, tentu ada sesuatu yang diharapkan oleh Presiden. Menurut saya, itu sah-sah saja dan Presiden memang harus mempunyai orang yang cukup kuat di bidang itu," tutur Pramono.
"Apalagi kalau dalam periode lalu 2004-2009 praktis tidak tersentuh kan sama sekali orang-orang yang di dalam lingkaran kekuasaan. Ketika periode 2009 sampai hari ini, lingkaran kekuasaan itu kan mulai tersentuh. Kita tidak perlu berprasangka buruk karena itu wajar-wajar presiden menaruh orang-orangnya di sana," tambahnya.
(van/gun)











































