100 Pelanggan Demo Kenaikan Tarif PDAM Medan

Medan - Kebijakan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirtanadi Medan yang menaikkan biaya administrasi rekening air dinilai tidak sensitif terhadap perekonomian rakyat dan terkesan manipulatif. Sebab itu perusahaan air minum ini diminta membatalkan keputusannya.Penentangan terhadap keputusan tersebut itu antara lain datang dari sekitar 100 pelanggan, Senin (12/7/2004), yang berdemo di kantor perusahaan tersebut di Jalan Sisingamangaraja Medan. Massa yang menamakan dirinya Jaringan Masyarakat Anti Kesewenangan (Jamak) itu datang sekitar pukul 11.30 WIB dengan membawa sejumlah poster yang intinya mengecam penaikan biaya adminsitrasi tersebut.Dalam orasinya, massa yang berasal dari sejumlah elemen masyarakat, seperti Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Forum Komunikasi Masyarakat Pelanggan Air PDAM Tirtanadi dan juga Partai Keadilan Sumut, Persaudaraan Muslimah, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu menyatakan, penambahan beban biaya akan menambah potensi KKN di PDAM Tirtanadi.Sebab itu Jamak meminta agar keputusan penaikan biaya administrasi rekening air yang tertuang dalam SK Direksi No 47/KPTS/2004 tanggal 14 Mei 2004 tersebut,segera dibatalkan karena dinilai akan membebani ekonomi rakyat. Masyarakat juga diminta menolak membayar tambahan biaya administrasi, sebelum Tirtanadi memberikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan tentang pengelolaan Tirtanadi, dan audit terhadap keuangannya.Demo itu berlangsung sekitar satu jam dan berakhir bersamaan dengan turunnya hujan. Massa yang datang dengan sejumlah kendaraan, termasuk roda dua tersebut, sebelumnya juga demo di Kantor DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol dan Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Medan dengan tuntutan senada. Aksi ini sempat mengakibatkan macetnya sejumlah ruas jalan, seperti Jalan Sisingangaraja, Jalan Pandu dan Jalan Cirebon Medan. (nrl/)