Sudi: Tidak Ada Bargaining Soal Pergantian Menteri

Jakarta - Pemerintah memastikan tidak ada deal-deal tertentu dalam memutuskan reshuffle kabinet. Semua hasil akhir reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

"Tidak, tidak ada bargaining-bargaining. Itu kan prerogatif Presiden. Karena di dalam kesepahaman koalisi itu sudah tercantum, Presiden memiliki prerogatif. Adapun hal-hal yang perlu dikonsultasikan, dikonsultasikan," kata Mensesneg Sudi Silalahi usai pengumuman reshuffle di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (18/10/2011).

Dicopotnya menteri dari PKS dan Partai Demokrat, menurut Sudi lantaran Presiden menginginkan hasil pemerintahan 3 tahun ke depan lebih optimal. Sehingga, dibutuhkan orang-orang yang lebih profesional.

"Karena kita ingin tiga tahun ke depan optimal hasilnya. Kita lebih menambah yang profesional. Demokrat mencontohkan beliau sebagai Ketua Dewan Pembina, Demokrat rela dikurangi satu, yang lain layaklah kalo ada yang dikurangi yaitu PKS," papar Sudi.

Soal Andi Mallarangeng dan Muhaimin Iskandar yang lolos dari reshuffle, menurut Sudi karena proses hukum masih berjalan.

Tapi dengan kasus dari kementerian mereka, citra pemerintah menurun? "Menurun, kriterianya apa? Itu kan masih katanya-katanya. Tapi fakta-fakta tidak elok kalau kita menunjukkan ini loh fakta, hasil-hasil yang dicapai. Tapi kenyataannya kita melihat ada banyak hal positif bok mari kita syukuri," jawab Sudi sembari memasuki mobilnya untuk pulang.

(anw/ndr)