Kemendagri Upayakan Pembangunan Bertahap Wilayah Perbatasan

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah akan melakukan pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya di wilayah Kalimantan. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap.

"Ke depan kita rencanakan Rp 1,5 triliun untuk membangun beberapa infrastruktur juga puskesmas untuk rawat inap," kata Gamawan.

Hal itu disampaikannya usai Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka evaluasi & percepatan pelaksanaan pelayanan E-KTP di 197 Kab/Kota tahun 2011, di Hotel Red Top, Peconongan, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2011).

Namun Gamawan mengaku pengalokasian dana sebanyak itu bukan berarti menjawab semua permasalahan yang ada. Hal itu disebabkan luasnya wilayah Kalimantan sehingga menghabiskan dana yang banyak.

"Karena Kalimantan itu panjangnya kalau diukur 2 kali Pulau Jawa. Jika semuanya harus kita bangun ya risikonya itu anggaran. Sudah ada asrama guru, pasar, jalan, saya lupa ada 7 poin," ujarnya.

Gamawan menambahkan peningkatan kesejahteraan bukan hal yang bisa dilakukan selama setahun namun puluhan tahun. Pemerintah, lanjut Gamawan, akan mengundang dunia usaha untuk melihat potensi yang ada di wilayah perbatasan.

Sementara untuk negosiasi terkait aturan perbatasan dengan Malaysia, MoU 1978, Gamawan mengatakan hal itu bisa dilakukan. "Jika itu merupakan keuntungan bagi bangsa ya tidak apa-apa. Karena kita melakukan MoU 78 itu kan berdasarkan perjanjian 1821 dan 1915 dan seterusnya. Nah, 1978 itu ditandatangani, berdasar perjanjian belanda-inggris," imbuh Gamawan.

(feb/fjp)