Politik Pencitraan & Kompromi, Ramuan Stabilitas Pemerintahan SBY

Jakarta - Seorang presiden tentu menginginkan stabilitas dalam pemerintahannya, tak terkecuali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, SBY memerlukan dukungan publik dan dukungan parpol koalisi. SBY dinilai telah meramu politik pencitraan dan kompromi untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

"SBY ingin memenuhi keinginan publik tapi tidak berani melawan kungkungan parpol dalam koalisi. Maka itu saya kira diangkat sejumlah wamen agar partai bisa mengendalikan partai. Kavling menteri kebanyakan orang politik," kata peneliti politik dari The Indonesian Institute, Hanta Yudha, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (18/10/2011).

"SBY ingin mendapatkan dukungan rakyat dan parlemen. Politik pencitraan termasuk audisi menteri dilakukan untuk memuaskan rakyat melalui dukungan vertikal. Dukungan horizontal dengan menggunakan politik kompromi sehingga terlihat transaksional," imbuh Hanta.

Dia menambahkan, penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tidak terlalu kentara dalam melakukan reshuffle kabinet. Hanta juga melihat pakta integritas yang ditandatangani parpol juga kurang diperhatikan. Hal itu terlihat dari menteri yang diindikasikan bermasalah secara hukum belum diganti.

"Kenapa tidak buka saja evaluasi UKP4, karena proses ini perlu melibatkan publik, sehingga publik tahu mana yang kurang akuntabel, mana yang langgar atau mengarah melanggar secara politik meski secara hukum belum," tutur Hanta.

Penunjukkan wakil menteri juga dilihat Hanta sebagai politik main aman ala SBY. Tujuan penunjukkan wamen, sebenarnya baik yakni untuk menjaga kabinet meskipun ada risiko disharmoni antara menteri dan wakil menteri. Mendekati pemilu mendatang, bisa jadi menteri asal parpol koalisi akan turut berjibaku demi kepentingan partainya, untuk menghindari hal itu perlu wamen untuk memastikan jalannya kabinet tetap aman.

"Menjelang pemilu nanti akan ada dualisme loyalitas. Wamen diperlukan untuk menjaga kabinet," imbuh alumnus UGM ini.

Hanta menambahkan, hingga saat ini posisi dan komposisi menteri Golkar di kabinet belum berubah, bahkan mungkin berpeluang bertambah. Pun dengan PKS dan PKB yang belum tersentuh. Pola reshuffle ini di mata Hanta masih memiliki pola yang sama dengan reshuffle yang pernah dilakukan SBY sebelumnya.

Ada kalkulasi kekuatan partai di parlemen dan perimbangan politik yang merupakan representasi partai atau daerah, evaluasi kedisiplinan atau manuver partai di koalisi, dan dinamika internal atau faksionalisasi di partai-partai koalisi. Di kalkulasi pertama, SBY selalu ragu dan sulit mengganti menteri dari parpol atau representasi daerah ketimbang dari non-parpol. Presiden tersandera oleh model permainannya sendiri.

"Soal kedua, yang paling bermanuver dulu era SBY-JK adalah Golkar, tetapi menariknya justru selalu mendapatkan tambahan kursi. Hal inilah yang berbeda perlakuan SBY terhadap PKS. Soal yang ketiga, SBY hanya berani mengganti menteri dari parpol yang posisinya tidak kuat lagi di partai atau tidak didukung lagi oleh partainya," papar Hanta.

Dia mengimbuhkan, Golkar selalu diberi tambahan kursi di kabinet namun PKS justru terancam dikurangi jatah kursi menterinya. Alasannya, kalkulasi kekuatan parlemen. Sebab secara kuantitas Golkar 20% di parlemen, PKS hanya 10%.

"Selain itu secara kualitas, politisi Golkar dianggap lebih piawai dan berpengalaman berpolitik ketimbang PKS. Tapi itu baru ancaman. Belum tentu juga SBY berani mengurangi jatah PKS. Kalaupun jadi, belum tentu juga, PKS berani keluar dari koalisi, meski jatah menterinya jadi tiga," ujar Hanta.

(vit/nwk)