Amir Syamsuddin, si Pelawan Soeharto yang Siap Jadi Menkum HAM

Jakarta - Amir Syamsuddin, selama ini dikenal sebagai salah satu pengacara top di Indonesia. Namun kini, nama pria yang kini berpartai di Partai Demokrat (PD) akan kian moncer.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memproyeksikan Amir sebagai Menteri Hukum dan HAM, menggantikan Patrialis Akbar. Jika Amir benar-benar dilantik, ini pertama kalinya pengacara itu duduk di pemerintahan.

Meski menjadi pengacara kondang, Amir tetaplah seorang yang rendah hati. Amir memulai karir pengacaranya dengan menjadi staf magang di O.C Kaligis & Associates pada 1978.

Saat itu, Amir masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Amir yang masih belum lulus terus belajar dari pengacara-pengacara top yang bergabung dalam firma hukum tersebut.

Karirnya melesat pesat. Pada 1983, pria kelahiran Makasar 27 Mei 1946 ini membentuk firma hukum sendiri dengan nama Amir Syamsuddin Law Offices and Partners. Selangkah demi selangkah, firma hukumnya berkembang.

Nama Amir terus melonjak ketika pria itu menjadi pengacara untuk kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Sebut saja kasus Akbar Tandjung yang tersandung kasus Bulog II pada tahun 2003. Amir dan timnya pun sukses membebaskan mantan Ketua Umum Golkar itu dari jeratan hukum.

Jauh sebelumnya yakni tahun 1987, Amir juga pernah membela Majalah Tempo yang kala itu digugat oleh keluarga Presiden Soeharto. Zaman itu, keluarga Soeharto masih sangat ditakuti.

Meski begitu, Amir tidak gentar. Dengan menghimpun 'kekuatan' Amir yang kala itu berduet dengan Albert Hasibuan berusaha menangkis tudingan keluarga Cendana itu. Hasilnya, keluarga Soeharto mencabut gugatan Rp 10 miliar mereka.

Sebelum sukses, Amir harus bekerja keras untuk mengejar cita-citanya. Berasal dari keluarga biasa, Amir harus banting tulang untuk membiayai kuliahnya di UI. Berganti-ganti pekerjaan mulai dari bekerja di pabrik roti hingga bengkel pun dilakoninya.

Kebiasaanya membaca dan menulis membuatnya tertarik pada bidang pengacara. Dia berharap, rakyat kecil tidak lagi diperlakukan sewenang-wenang oleh pengusaha. Apakah dengan menduduki kursi Menteri Hukum dan HAM hal itu akan terwujud? Semoga saja.

(ken/vit)