Banyak Menteri Absen Bahas RUU di DPR Selama Reshuffle

Jakarta - Proses reshuffle kabinet tengah berlangsung. Rupanya, selama rentang waktu itu, tingkat kehadiran menteri yang ikut rapat bersama anggota Dewan menurun. Pembahasan rancangan undang-undang pun sedikit tersendat.

"Ini karena ada keputusan presiden melalui sekretariat negara agar mereka tidak mengambil putusan strategis," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2011).

Meski begitu, Pramono memastikan tugas-tugas di DPR akan tetap berjalan. Sebagai contoh, pembahasan RUU Rumah Susun yang akan segera disahkan, meski Menpera Suharso Monoarfa sudah kerap absen belakangan. Suharso sudah mengundurkan diri per tanggal 12 Oktober 2011.

"Kita tetap berjalan seperti biasa," ucapnya.

Namun, ada juga RUU yang mandek karena menterinya kerap absen yakni, RUU Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut anggota Komisi IX yang juga anggota pansus RUU BPJS, Rieke Dyah Pitaloka, ada delapan menteri yang seharusnya hadir pada Jumat kemarin (14/10) absen dengan berbagai alasan.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, kata Rieke, beralasan karena Presiden melarangnya membuat keputusan penting. Menteri Keuangan Agus Martowardojo tak hadir dengan alasan berdinas ke luar negeri. Sementara Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih sedang bertugas ke luar kota.

"Menakertrans, MenPAN, Mensos, Menteri BUMN, hingga rapat diputuskan batal, tak ada kabar berita," tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Tentu saja hal ini disayangkan oleh Rieke. Sebab, RUU BPJS sangat ditunggu oleh publik. Terlebih sudah ada kesepakatan RUU tersebut akan disahkan pada masa sidang akhir bulan ini.

(mad/gun)